Kampung Lampion Jogja Jadi Percontohan Nasional Penataan Tepi Sungai
Deputi Kemenko Ronny Hutahayan apresiasi Kampung Lampion Kotabaru sebagai model nasional. 38 rumah Rp1,5 miliar swakelola, jalan 3-4m akses ambulans.
Para peserta mengikuti Youth Camp Mitra Wacana 2025 berlangsung pada Sabtu–Minggu (27–28/9/2025) di Villa Ndalem Sabine, Piyungan./ist Mitra Wacana
Harianjogja.com, JOGJA Forum Youth Camp Mitra Wacana 2025 digelar dengan melibatkan sejumlah anak muda dari berbagai lembaga dan komunitas. Event ini menjadi bagian dari upaya membangun komitmen generasi muda terhadap isu demokrasi dan HAM
Mengusung tema Muda Bicara, Muda Bergerak untuk Demokrasi dan HAM, Youth Camp Mitra Wacana 2025 berlangsung pada Sabtu (27/9/2025) hingga Minggu (28/9/2025) di Villa Ndalem Sabine, Piyungan. Kegiatan ini diikuti oleh beragam latar belakang peserta, antara lain komunitas Rusyan Fikri, Pemuda Katolik, Pemuda Kristen, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, jaringan Gusdurian, transpuan dan lainnya.
BACA JUGA: Peringatan Dini BMKG, DIY Waspada Hujan Deras Angin Kencang
Kegiatan ini menjadi ruang belajar bersama bagi anak muda lintas identitas untuk memperkuat pemahaman tentang demokrasi, HAM serta upaya pencegahan intoleransi, kekerasan, dan radikalisme yang menjadi tantangan kemajemukan Indonesia.
“Laporan dari Setara Institute, Komnas Perempuan, KontraS, hingga Amnesty International menunjukkan adanya kasus intoleransi yang mengancam kebebasan sipil dan berdampak pada pelanggaran HAM. Dalam konteks inilah, anak muda dipandang perlu memiliki kesadaran kritis sekaligus keterampilan untuk melawan praktik diskriminasi,” ujar Ketua Mitra Wacana, Wahyu Tanoto, dalam keterangan tertulis, Selasa (30/9/2025).
Sesi pertama adalah diskusi tentang potret intoleransi di kalangan muda. Peserta diajak mendengar pengalaman langsung dari berbagai narasumber yang mewakili kelompok minoritas. Beberapa narasumber dalam diskusi ini seperti dari Pusat Rehabilitasi Yakkum, kelompok penghayat kepercayaan dan komunitas Syiah.
Materi berikutnya yakni prinsip demokrasi dan HAM yang dibawakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta. Dalam materi ini ditekankan kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah hak asasi yang universal dan nondiskriminatif. Negara berkewajiban melindungi dan memenuhinya, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UU HAM.
“Peserta belajar bagaimana identitas seseorang seringkali menjadi dasar perlakuan diskriminatif. Diskusi kelompok membantu mereka memahami bahwa stereotip dan prasangka adalah akar dari tindakan intoleransi,” katanya.
Suster dari Talitha Kum Indonesia, Sr. Zefanya, berbagi kisah panggilan hidup religius yang juga penuh tantangan. Mereka pernah merasakan keraguan, bahkan diskriminasi dari keluarga, namun dukungan komunitas membuat mereka mantap dalam keyakinan.
BACA JUGA: Pria Asal Semarang Gelapkan Sepeda Motor Seorang Remaja di Jogja
“Kita pernah ragu. Keraguan itu selalu muncul. Tapi saya yakin itu dari suara hati saya. Memang bisa keliru, tapi kami juga selalu didampingi oleh suster-suster yang lain, makanya kami bisa yakin,” ungkapnya.
Seluruh rangkaian kegiatan Youth Camp diharapkan mampu menumbuhkan komitmen kolektif anak muda lintas identitas sebagai agen perdamaian dan toleransi, sekaligus mendorong mereka untuk berani bersuara, bergerak, dan berjejaring dalam memperjuangkan demokrasi serta HAM di komunitas masing-masing.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Deputi Kemenko Ronny Hutahayan apresiasi Kampung Lampion Kotabaru sebagai model nasional. 38 rumah Rp1,5 miliar swakelola, jalan 3-4m akses ambulans.
PSEL DIY ditargetkan mengolah 1.000 ton sampah per hari dan menghasilkan listrik 18-20 MW untuk sekitar 15.000 rumah.
KY memastikan seleksi hakim agung dan hakim ad hoc MA 2026 transparan. Publik bisa memantau proses dan memberi informasi rekam jejak calon.
Jadwal KRL Jogja-Solo Rabu 12 Agustus 2026 tersedia 15 perjalanan. Kereta pertama berangkat 05.05 WIB, tarif tetap Rp8.000.
PSEL Piyungan ditargetkan groundbreaking Desember 2026. Proyek senilai Rp2,5 triliun-Rp3 triliun ini mulai dibangun Januari 2027.
Polisi menyiagakan puluhan personel setelah massa membakar sejumlah kantor pemerintah di Ilaga, Puncak, Papua Tengah.