DIY Puncaki Indeks Demokrasi 2025, Skor Tembus 89,79

Harianjogja.com, JOGJA—Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) DIY 2025 mencatat capaian tertinggi secara nasional dengan skor 89,79. Hasil ini menegaskan kualitas demokrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang inklusif, stabil, dan konsisten terjaga.

Capaian tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY, Lilik Andi Aryanto, yang menyebut tren peningkatan IDI mencerminkan penguatan praktik demokrasi yang berkelanjutan di berbagai sektor.

“Capaian ini menunjukkan demokrasi di DIY tumbuh sehat, melampaui rata-rata nasional, dan terus dijaga bersama oleh seluruh elemen,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (30/4/2026).

IDI sendiri merupakan instrumen nasional untuk mengukur kualitas demokrasi di tingkat pusat maupun daerah. Penilaian dilakukan melalui tiga aspek utama, yakni kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi, yang diturunkan dalam 22 indikator lintas dimensi politik, sosial, dan ekonomi.

Pada aspek kebebasan, DIY mencatat skor 91,57. Nilai ini mencerminkan kuatnya perlindungan terhadap kebebasan sipil, seperti kebebasan berpendapat, berserikat, hingga berkeyakinan. Beberapa indikator bahkan mencapai nilai maksimal, termasuk kebebasan berkeyakinan dan jaminan dalam kebijakan publik, yang menunjukkan ruang ekspresi masyarakat tetap terbuka.

Sementara itu, aspek kesetaraan memperoleh skor 89,38. Capaian ini didukung oleh indikator kesetaraan gender serta partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik yang sama-sama mencatat nilai optimal. Meski demikian, akses informasi publik dan pemerataan penguatan ekonomi masih menjadi fokus perbaikan ke depan.

Adapun aspek kapasitas lembaga demokrasi mencatat skor 88,52. Kinerja lembaga dinilai semakin solid, ditandai dengan meningkatnya transparansi anggaran, netralitas penyelenggara pemilu, serta kualitas pelayanan publik. Namun, penguatan fungsi legislatif tetap menjadi perhatian guna menjaga keseimbangan kelembagaan.

“Capaian ini memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ruang demokrasi yang sehat memungkinkan warga menyampaikan aspirasi secara terbuka dan bertanggung jawab. Di sisi lain, transparansi dan akuntabilitas pemerintah turut meningkatkan kepercayaan publik, sekaligus mendorong partisipasi yang lebih inklusif dalam proses pembangunan,” katanya.

Kondisi demokrasi yang kuat ini juga berkontribusi pada stabilitas sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta. Nilai toleransi, keberagaman, dan gotong royong terus menjadi fondasi kehidupan masyarakat, sekaligus memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi dinamika sosial dan politik yang berkembang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.