Advertisement
JCW Desak KPK Ambil Alih Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman
Korupsi - ilustrasi - Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, SLEMAN—Jogja Corruption Watch (JCW) mendesak Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengambilalih penanganan perkara dugaan korupsi dana hibah pariwisata Kabupaten Sleman.
Direktur Divisi Pengaduan Masyarakat dan Monitoring Peradilan JCW, Baharuddin Kamba mengatakan sudah satu tahun lebih Kejaksaan Negeri Sleman mengusut perkara dugaan korupsi dana hibah pariwisata. Dana hibah pariwisata tersebut dikucurkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenkraf) tahun 2020 lalu.
Advertisement
Dari informasi yang diterima Jogja Corruption Watch, jumlah dana hibah yang diduga diselewengkan sebesar Rp10 miliar dari total Rp68 miliar yang digelontorkan pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenkraf).
Modusnya adalah yang tertulis dalam laporan pertanggungjawaban berbeda dengan kenyataan yang ada dilapangan atau yang diterima oleh para pelaku pariwisata dan desa wisata. Ada dugaan korupsi pada kasus dana hibah pariwisata Kabupaten Sleman.
Kasus tersebut sudah masuk ke tahap penyidikan di Kejaksaan Negeri Sleman. "Meskipun perkara ini memasuki tahap penyidikan, namun Kejari Sleman belum juga menetapkan satu pun tersangka dalam perkara ini. Padahal telah dilakukan gelar perkara di Kejaksaan Tinggi DIY," katanya, Selasa (6/2/2024).
BACA JUGA: Kajari Sleman Pastikan Penyidikan Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Jalan Terus
Kamba menilai setidaknya ada dua syarat KPK mengambilalih perkara dana hibah pariwisata Kabupaten Sleman ini. Pertama, kasus dana hibah pariwisata ini telah menjadi perhatian publik. Kedua, penanganan perkara ini berlarut-larut. Sehingga tidak ada alasan bagi KPK untuk tidak mengambilalih kasus dana hibah pariwisata Kabupaten Sleman ini.
Karena itu JCW mendesak KPK mengambilalih penanganan perkara tersebut. Desakan JCW ini disampaikan melalui surat. "Surat desakan ini sudah JCW sampaikan melalui nomor pengaduan masyarakat KPK. Surat fisik segera JCW layangkan melalui kantor pos," tandas kamba.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
2 ASN yang Dipecat karena Selingkuh Aktif Kembali, Bupati Gunungkidul Kecewa
Hindari Kerusakan, Distribusi Logistik Pilkada 2024 Dibungkus Plastik Berlapis
Jalur Lengkap Trans Jogja: Malioboro, Kraton Jogja hingga Prambanan
Satpol PP Sleman Fokus Bentuk Omah Jaga Warga di Tiap Kalurahan
Advertisement
Update Terbaru Pembangunan Tol Jogja-Solo, Konstruksi Ruas Trihanggo-Junction Sleman Capai 39,11 Persen
Tugas Resmi Berakhir, Ini 5 Keberhasilan yang Diraih PJs Bupati Sleman
Jadwal dan Lokasi Bus SIM Keliling Kota Jogja Pekan Terakhir November 2024
Menteri Kebudayaan Fadli Zon Akan Upayakan Pemulangan Manuskrip Kraton Jogja Tersimpan di Inggris
Jadwal SIM Keliling Bantul di Pekan Terakhir Bulan November 2024
Advertisement
Jadwal Bus Damri Titik Nol Kilometer Malioboro Jogja ke Pantai Parangtritis Minggu 22 November 2024
Prakiraan Cuaca BMKG Minggu 24 November 2024: Hujan Ringan hingga Petir
Catat! Ini Jadwal SIM Keliling Gunungkidul Pekan Terakhir November 2024
Jadwal Terbaru Kereta Api Prameks Jurusan Jogja-Kutoarjo Minggu 24 November 2024
Advertisement
Jadwal SIM Keliling Sleman Pekan Terakhir Bulan November 2024
Berita Pilihan
Advertisement
Erdogan Desak Negara Dunia Terapkan Putusan Penangkapan Netanyahu
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Kantongi Izin TRL, Teknologi Pemusnah Sampah Dodika Incinerator Mampu Beroperasi 24 Jam
- Korban Apartemen Malioboro City Syukuri Penyerahan Unit, Minta Kasus Tuntas
- Tak Gelar Kampanye Akbar Pilkada Sleman, Tim Paslon Harda-Danang Bikin Kegiatan Bermanfaat di 17 Kapanewon
- Kembali Aktif Setelah Cuti Kampanye, Ini Pesan KPU Kepada Bupati Halim dan Wabup Joko Purnomo
- Semarak, Ratusan Atlet E-Sport Sleman Bertarung di Final Round E-Sport Competition Harda-Danang
Advertisement
Advertisement
