Advertisement
UII Ajak Masyarakat Selamatkan Demokrasi
Suasana aksi Selamatkan Demokrasi Indonesia yang digelar Sejumlah mahasiswa, tenaga kependidikan, dosen hingga alumni Universitas Islam Indonesia (UII) di halaman Auditorium Prof. KH. Abdul Kahar Muzakkir pada Kamis (14/3/2/2024). - Harian Jogja // Catur Dwi Janati
Advertisement
Harianjogja.com, SLEMAN—Sebulan pasca-pemungutan suara Pemilu 2024, Sejumlah mahasiswa, tenaga kependidikan, dosen hingga alumni Universitas Islam Indonesia (UII) menggelar aksi bertajuk Selamatkan Demokrasi Indonesia, Kamis (14/3/2024). Selain diisi orasi dan pernyataan sikap, ada aksi tabur bunga ke keranda bertuliskan demokrasi sebagai simbol matinya demokrasi.
Rektor UII, Profesor Fathul Wahid saat membacakan pernyataan sikap UII mengatakan, demokrasi sebagai kesepakatan publik yang suci telah mati. Hal ini merupakan fakta pahit setelah Indonesia melewati 26 tahun reformasi.
Advertisement
Menurutnya, pelaksanaan Pemilu 2024 terlihat damai dan aman. Namun di balik itu, pesta demokrasi telah dimanipulasi oleh elite politik yang bekerja sama dengan kelompok oligarki untuk memperdaya masyarakat demi keuntungan politik elektoral.
"Pemilu sebagai salah satu pilar utama demokrasi telah ambruk dan sekadar menjadi sarana pelanggengan kekuasaan politik dinasti Presiden Jokowi," kata Fathul di halaman Auditorium Prof. KH. Abdul Kahar Mudzakir, Kamis.
BACA JUGA: Di Bantul, Industri Rumahan Kue Kering untuk Lebaran Diawasi Ketat
Melihat situasi ini, UII sebagai kampus yang lahir sebelum kemerdekaan Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan historis untuk menegakkan Indonesia, terutama agar demokrasi berjalan di atas dasar konstitusi dan menghormati hak asasi manusia.
Ada tujuh poin dalam pernyataan sikap UII, salah satunya menuntut seluruh penyelenggara negara untuk menjunjung tinggi etika berbangsa dan bernegara, serta menghormati hak dan kebebasan warga negara dan mengembalikan prinsip independensi peradilan. "UII juga menyerukan aktivis masyarakat sipil untuk melakukan pembangkangan sipil dan menolak menjadi bagian dari kekuasaan yang direbut dengan berbagai muslihat tuna etika," katanya.
Sementara, guru besar ilmu media dan jurnalisme UII, Profesor Masduki dalam orasinya menyinggung demokrasi yang telah mati sejak 14 Februari 2024. "Sejak 14 Februari 2024, demokrasi telah mati, demokrasi telah terkurung, demokrasi telah dikebiri oleh pemimpin tertinggi negara ini," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Mengaku Sebagai Dokter, Guru Les Bahasa Inggris Tipu Sejumlah Korban Lewat Modus Love Scamming
Performa Kinerja Keuangan Positif, PT Indo Boga Sukses Mantab Bangun Puluhan Outlet Kopi
Gempa Bumi Kembali Guncang Gunungkidul, Magnitudo 2,5
Momentum Muharram, BMH Yogyakarta Bangun Pesantren Hidayatullah di Gunungkidul
Advertisement
Berikut Jadwal Pemulangan Jemaah Haji DIY ke Tanah Air
Polres Bantul Sebut Perayaan Malam Tahun Baru Islam 1 Muharram di Bantul Kondusif
Referensi Transportasi Saat Libur Panjang, Ini Jalur Trans Jogja
Penjelasan Kraton Jogja Tradisi Mubeng Beteng 1 Sura Digelar Malam Jumat Kliwon
Advertisement
321 Anggota Korpri Purna Tugas di Sleman Diberi Tali Asih, Totalnya Mencapai Rp481,5 Juta
Pakar Kritik Gagalnya PBB Melindungi Tenaga Medis di Gaza
Harga Tiket dan Jam Buka Tutup Pameran Temporer Abhinaya Karya 2025 di Sonobudoyo Jogja
KPU Bantul Lakukan Pemutakhiran Data Pemilih Tahun 2025
Penanganan Sampak Organik, Warga Kota Jogja Gunakan EM 4 dan Molase untuk Hilangkan Bau
Advertisement
Satgas PASTI Terima Puluhan Laporan Aktivitas Keuangan Ilegal di DIY
Berita Pilihan
Advertisement
Kementan Temukan 212 Merek Beras Tidak Sesuai Standar Mutu, Sudah Dilaporkan ke Polri dan Kejagung
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Bawaslu Bantul Lakukan Pengawasan Proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
- Tular Nalar Summit 2025, Wadah Berkumpulnya Elemen Peduli Literasi Digital
- Perbaikan dan Pembangunan 600 Km Jalan di Bantul Ditargetkan Kelar dalam Lima Tahun
- Pasar Kluwih di Panembahan Jogja Selalu Bersih dari Sampah, Sudah Jadi Tradisi
- Kuasa Hukum Sebut M Ahmadi dan Indah Fatmawati Korban, Bukan Mafia Tanah dalam Kasus Mbah Tupon
Advertisement
Advertisement
