Latih 5.556 Anggota TPK Desa, BKKBN DIY Ingin Pencegahan Stunting Jadi Gerakan Masyarakat

JOGJA—Strategi pencegahan stunting dilakukan secara multisektoral.

Kendati definisi stunting adalah kondisi gizi buruk yang berlangsung lama sehingga menyebabkan gangguan tumbuh kembang anak, tetapi penyebab gizi buruk tersebut sangat beragam.

Faktor kemiskinan paling sering dituding sebagai penyebabnya, meski nyatanya memang bukan satu-satunya. Pola asuh yang salah, sarana prasarana kesehatan dan sanitasi serta higienitas masyarakat yang buruk juga turut berpengaruh, sehingga penanganannya harus multisektoral. 

Selain pendekatan multisektoral, tidak kalah penting dalam pencegahan stunting adalah pendekatan berbasis mayarakat (community based).

Pencegahan stunting membutuhkan keterlibatan segenap eleman masyarakat sampai level terbawah (lini lapangan).

Itulah sebabnya, dalam salah satu strateginya, Tim Percepatan Penurunan Stunting Nasional mendorong pembentukan Tim Pendamping Keluarga (TPK) sampai level desa/kalurahan.

Dalam satu TPK, terdiri dari tiga anggota dari unsur bidan/tenaga medis yang ada di desa, kader PKK, dan kader KB. Dalam satu desa bisa dibentuk lebih dari satu TPK tergantung luas dan jumlah penduduknya. 

Secara nasional telah terbentuk lebih dari 200.000 tim dengan anggota lebih dari 600.000 orang.

Sementara di DIY telah terbentuk 1.852 TPK dengan anggota sebanyak 5.556 orang. Pembentukan TPK ini sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 72/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Salah satu prioritas kegiatan yang termuat dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN Pasti) adalah pelaksanaan pendampingan keluarga berisiko stunting, pendampingan semua calon pengantin/calon pasangan usia subur (PUS) dan surveilans keluarga berisiko stunting.

Guna menjadi pendamping keluarga yang kompeten, TPK harus mendapatkan update pengetahuan baik terkait stunting maupun langkah yang harus mereka lakukan untuk menurunkan stunting. 

Update Pengetahuan

Update pengetahuan tersebut  dapat diperoleh melalui peningkatan orientasi bagi TPK pada tahun ini.

Kegiatan peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan bagi TPK, secara berjenjang akan diawali dengan Training of Trainer (ToT) Nasional yang diselenggarakan oleh Pusdiklat KKB BKKBN untuk diikuti Fasilitator Tingkat Provinsi kemudian dilanjutkan dengan Training of Facilitator  (ToF) tingkat provinsi untuk diikuti fasilitator kabubapen/kota yang diselenggarakan oleh Perwakilan BKKBN DIY yang kemudian bermuara pada Orientasi TPK yang akan diselenggarakan di tiap kapanewon/kemantren. 

Perwakilan BKKBN DIY telah melatih seluruh 5.556 anggota TPK melalui orientasi yang diselenggarakan sebanyak 111 angkatan pada Februari hingga Maret 2024 yang lalu, dan penyelenggaraannya tersebar di kapanewon dan kemantren di seluruh DIY.

Kader sebanyak 5.556 orang ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya target prevalensi stunting pada RPJMN 2020-2024 hingga 14%.

Jumlah sebaran TPK yang dilatih di Kabupaten Bantul terdiri dari 406 TPK dengan jumlah kader 1.218, Kabupaten Sleman 696 TPK (2.088 anggota). Sedangkan di kabupaten Gunungkidul terdapat 356 TPK dengan kader yang dilatih sejumlah 1.068; dan di Kulonprogo dengan TPK 229 dan dan 687 jumlah kadernya. Sedangkan di wilayah Kota Jogja, TPK yang dilatih sejumlah 165 dan kadernya 495.

BACA JUGA: Cegah Stunting Bahkan Sebelum Hamil 

Orientasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan TPK dalam melaksanakan tugas dan peran pendampingan kepada keluarga berisiko stunting. Setelah mengikuti kegiatan orientasi diharapkan kader TPK dapat melaksanakan Mekanisme Alur Pendampingan Tim Pendamping Keluarga, terampil dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data Sasaran Keluarga Berisiko Stunting serta terampil dalam menggunakan Aplikasi Elsimil (Sistem Elektronik Siap Nikah Siap Hamil) untuk mendukung Program Percepatan Penurunan Stunting pada wilayah kerjanya.  

Buah Sinergi

Kepala Perwakilan BKKBN DIY, Dra. Andi Ritamariani, M.Pd berpesan kepada seluruh kader TPK untuk memastikan seluruh keluarga beresiko stunting dapat terdampingi. 

TPK menjadi salah satu strategi percepatan penurunan stunting dengan menggunakan pendekatan keluarga melalui pendampingan keluarga beresiko stunting untuk mencapai target sasaran, yakni calon pengantin (catin)/calon pasangan usia subur (PUS), ibu hamil dan menyusui sampai dengan paska salin, dan anak 0-59 bulan. 

Diharapkan sinergi anggota TPK yang terdiri dari tiga komponen yaitu bidan, kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) serta kader Keluarga Berencana (KB) dapat menekan stunting di wilayah DIY.

Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada periode 2018-2022, prevalensi stunting di DIY terus menurun dari 21,46% menjadi 16,4%.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News