Hasto: Belanja Pegawai Naik 30%, Pemkot Jogja Tak Akan Pangkas Gaji
Belanja pegawai Kota Jogja mencapai sekitar 30 persen APBD. Hasto Wardoyo memastikan gaji ASN dan PPPK tidak akan dipotong.
Foto ilustrasi. /Ist-Freepik
Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah Kota Jogja meningkatkan alokasi anggaran penanganan stunting di tingkat kelurahan pada 2026. Kenaikan anggaran ini diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan sekaligus menurunkan angka stunting di Kota Jogja secara berkelanjutan.
Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo, mengungkapkan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya anggaran penanganan stunting di setiap kelurahan berada di angka Rp100 juta. Pada 2026, anggaran tersebut dinaikkan menjadi Rp126 juta per kelurahan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat intervensi stunting.
Hasto menjelaskan, penambahan anggaran tersebut difokuskan untuk memperkuat intervensi gizi pada kelompok berisiko tinggi stunting, mulai dari calon pengantin perempuan, ibu hamil, bayi di bawah dua tahun (baduta), hingga balita. Langkah ini dinilai strategis karena pencegahan sejak fase awal kehidupan menjadi kunci utama menekan angka stunting.
Menurut Hasto, kelompok berisiko tinggi stunting mencakup calon pengantin perempuan dengan kondisi tubuh kurus atau mengalami anemia, ibu hamil yang memiliki masalah gizi, serta anak baduta. Intervensi pada kelompok tersebut dinilai sangat penting untuk mencegah terjadinya stunting sejak dini.
“Anggaran ini kita gunakan untuk membeli makanan bergizi guna mencegah stunting di tingkat kelurahan,” katanya, Selasa (20/1/2026).
Lebih lanjut, Hasto menyampaikan bahwa anggaran penanganan stunting tersebut akan dimanfaatkan untuk penyediaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berupa makanan dengan kandungan gizi yang memadai bagi kelompok berisiko tinggi stunting di setiap kelurahan. Ia menilai PMT diperlukan agar kebutuhan gizi setiap individu dapat terpenuhi sehingga risiko stunting dapat ditekan.
Selain intervensi gizi, Hasto menekankan bahwa faktor lingkungan juga memiliki pengaruh besar terhadap tingginya risiko stunting. Lingkungan kumuh, sanitasi yang buruk, serta keterbatasan akses air bersih menjadi faktor yang berkontribusi terhadap munculnya kasus stunting.
“Karena itu, perbaikan lingkungan, kebersihan, dan akses air bersih juga bagian dari upaya menurunkan stunting,” ujarnya.
Meski alokasi anggaran penanganan stunting meningkat pada 2026, Hasto menegaskan bahwa penurunan angka stunting di Kota Jogja membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Jogja mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui program Bapak Asuh Anak Stunting yang sejalan dengan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) dari pemerintah pusat, dengan harapan upaya kolaboratif tersebut dapat menurunkan angka stunting di Kota Jogja tahun ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Belanja pegawai Kota Jogja mencapai sekitar 30 persen APBD. Hasto Wardoyo memastikan gaji ASN dan PPPK tidak akan dipotong.
Harga telur di tingkat peternak Kulonprogo hanya Rp18.500-Rp20.700 per kg, sementara pakan naik. Peternak mengaku tombok hingga Rp3 juta.
CCTV dan ciri fisik mengungkap dugaan satu pelaku perusakan Bendera Merah Putih di Bantul dan palang kereta api di Gamping.
PSEL Piyungan ditargetkan mengolah 1.000 ton sampah per hari dan menghasilkan 18-20 MW listrik dengan investasi hingga Rp3 triliun.
Dinas Pariwisata (Dinpar) Kota Jogja mendorong pelaku industri pariwisata untuk mengelola sampah yang dihasilkan dari kegiatan usahanya secara mandiri
Pemerintah menegaskan pengemudi ojol tetap wajib menerima BHR meski berstatus UMKM. Aturannya akan dituangkan dalam regulasi turunan.