Perekrutan Badan Ad Hoc Pilkada DIY Dibuka Pekan Depan, Netralitas Jadi Tantangan

Harianjogja.com, JOGJA—Perekrutan badan ad hoc penyelenggara Pilkada 2024 bakal dibuka oleh KPU DIY mulai 23 April mendatang. Netralitas penyelenggara pemilihan di tingkat akar rumput itu menjadi sorotan dan tantangan bagi KPU untuk memastikan Pilkada berjalan dengan jujur, adil dan bebas dari kepentingan. 

Proses rekrutmen badan ad hoc Pilkada yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) itu sama dengan Pemilu 2024 lalu yakni dengan sistem terbuka lewat tahapan seleksi. 

Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU DIY Sri Surani menyatakan pada 23 April mendatang pengumuman dan sosialisasi soal dibukanya pendaftaran badan ad hoc Pilkada 2024 akan dimulai. Petugas badan ad hoc yang bekerja pada Pemilu 2024 lalu pun bisa mendaftarkan diri kembali.

"Kebijakan itu diambil secara nasional terkait dengan pembentukan badan ad hoc, sama seluruh Indonesia. April pendaftaran dan Mei pembentukan PPK. Kami bentuk PPK dulu baru PPS," katanya, Jumat (19/5/2024). 

Metode seleksi yang dilakukan terhadap penerimaan badan ad hoc juga sama seperti Pemilu 2024 lalu. Dimulai dari pengumuman, pendaftaran, verifikasi administrasi, tes tulis, tes wawancara, dan penetapan calon terpilih menjadi penyelenggara badan ad hoc. Mereka nantinya juga memakai SIAKBA (Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc) serta tes Computer Assisted Test (CAT).  "Total kebutuhannya lima per kecamatan atau kapanewon setiap kabupaten kota, sama seperti Pemilu lalu," jelasnya. 

Menurut Rani, pihaknya memastikan proses rekrutmen badan ad hoc Pilkada tidak ada intervensi dan fenomena titip menitip calon. Ini bertujuan memilih petugas yang benar-benar berintegritas dan menjunjung tinggi profesionalisme. Upaya ini juga merupakan evaluasi dari pelaksanaan Pemilu 2024 lalu baik secara lokal dan nasional di mana terdapat indikasi ketidaknetralan petugas penyelenggara. 

"Di Jogja Alhamdulillah tidak ada temuan badan ad hoc yang tidak netral. Tetapi secara nasional di beberapa wilayah kan ada terjadi, sehingga proses rekrutmen itu filter atau saringannya harus benar-benar diperkuat," ujarnya. 

BACA JUGA: Pilkada DIY Digelar November Mendatang, Ini Syarat Calon Kepala Daerah dan Parpol Pengusungnya

Selain itu, kapasitas pengetahuan soal kepemiluan oleh badan ad hoc juga menjadi catatan bagi pihaknya. Pasalnya potensi eskalasi konflik yang mungkin terjadi pada Pilkada nanti diprediksi lebih besar dibandingkan Pemilu 2024. Untuk itu pihaknya harus memastikan agar petugas badan ad hoc yang terpilih benar-benar yang terbaik sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan Pilkada di akar rumput. 

"Karena Pilkada kan sangat rentan kepentingan, konfliknya kan pendek sehingga kami harus mampu mendapatkan seluruh penyelenggara pemilihan yang netral dan terbaik," ujar dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News