UKT Hanya Menopang 18,5% Biaya Operasional Pendidikan, Kampus Jajaki Opsi Pendanaan Lain

Harianjogja.com, SLEMAN—Universitas Gadjah Mada (UGM) menjajaki berbagai opsi menambah sumber pendanaan untuk mencukupi biaya operasional pendidikan kampus. Pasalnya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dibayarkan mahasiswa program sarjana dan sarjana terapan baru mampu menopang 18,5 % dari seluruh kebutuhan biaya operasional pendidikan di kampus.

Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) menggunakan aturan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi sebagai dasar penentuan besaran UKT. BKT merupakan keseluruhan biaya operasional per mahasiswa per semester pada program studi di perguruan tinggi negeri. Biaya kuliah tunggal digunakan sebagai dasar penetapan biaya yang dibebankan kepada mahasiswa masyarakat dan Pemerintah.

Direktur Keuangan UGM, Prof. Syaiful Ali dalam Diskusi Pojok Bulaksumur pada Jumat (31/5/2024) lalu menjelaskan sejak 2018 hingga 2023, penetapan nilai UKT UGM tidak pernah mencapai batas atas BKT yang ditentukan dari Kemendikbudristek. Terdapat gap antara tarif UKT UGM dengan batas BKT tertinggi yang ditentukan oleh pemerintah.

"Sejak 2018 hingga 2023, UKT UGM belum pernah mendekati [batas tertinggi] BKT," kata Ali dikutip dari rilis tertulis yang dibagikan Senin (3/6/2024).

Baca Juga

UGM Sepakat Tak Naikkan Besaran UKT Tahun Ini, Berikut Alasannya

Kenaikan UKT Disebut Bakal Dibatalkan, Begini Kata UGM

Berpotensi Dibatalkan, Begini Penjelasan UGM Soal Penerapan IPI

Meski ada bantuan pendanaan PTNBH sekalipun, tetapi bantuan tersebut belum bisa menutup biaya pendidikan secara keseluruhan. "Belum bisa menutup 100 persen, setiap tahun mendekati defisit sekitar Rp200 miliar," tandasnya.

Ali menerangkan bila dana dari penerimaan UKT dari program sarjana dan sarjana terapan hanya mampu menopang sekitar 18,5% dari seluruh kebutuhan biaya operasional pendidikan. Karenanya untuk menutup kekurangan dana tersebut terus dilakukan berbagai upaya. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui penerapan Sumbangan Solidaritas Pendidikan Unggul (SSPU) yang diberlakukan pada calon mahasiswa baru yang masuk melalui jalur mandiri.

"Kami ada mekanisme subsidi silang di tiap fakultas dan sekolah. Dengan konsep subsidi silang dan berkeadilan ini, dimana mereka yang mampu membantu yang tidak mampu," jelasnya.

Meski ada kekurangan, UGM sebagai Universitas Nasional dan Universitas Kerakyatan lanjut Ali, berupaya mencari sumber pendanaan lain baik melalui proyek kerja sama di bidang tridharma, bantuan beasiswa, pemanfaatan aset UGM dan mendapatkan pemasukan dari unit-unit usaha UGM. "Jangan sampai ada mahasiswa yang kuliah di UGM tidak bisa melanjutkan karena masalah biaya," imbuhnya.

Direktur Kemahasiswaan UGM, Sindung Tjahyadi menambahkan ada lebih dari 30% mahasiswa UGM yang berasal dari keluarga yang memiliki keterbatasan dari sisi ekonomi. Namun mereka memiliki kemampuan akademik yang baik.

"Perlu dicatat, yang diterima di UGM itu bukan karena memiliki kemampuan ekonomi tapi dari sisi kemampuan akademik. Untuk mereka yang memiliki kemampuan finansial lemah, kita menyalurkan beasiswa," tegasnya.

Total jumlah beasiswa yang diakses mahasiswa setiap tahunnya menurut Sindung mencapai ratusan miliar. Dana tersebut diperuntukan bagi belasan ribu mahasiswa dari berbagai sumber, di antaranya dari 165 mitra kampus.

Selain dana beasiswa yang berasal dari mitra, UGM juga mengalokasikan beasiswa yang diambil dari dana internal. Setiap tahunnya jumlahnya mencapai puluhan miliar untuk mendukung kelancaran studi mahasiswa. Pada tahun 2023 lalu UGM mengalokasikan beasiswa sekitar Rp23,8 miliar untuk beasiswa. Bahkan pada tahun 2022 alokasi beasiswa dari internal UGM tembus di angka Rp28,7 miliar.