Pakar UGM: Latsarmil Tidak Relevan dengan Tugas Manajer KDMP

Harianjogja.com, SLEMAN— Program latihan dasar kemiliteran (latsarmil) bagi manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menuai sorotan serius setelah dilaporkan menelan lima korban meninggal dunia. Akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM), Subarsono, menilai pendekatan pelatihan tersebut tidak relevan dengan tugas dan fungsi manajer koperasi.

Menurut Subarsono, manajer koperasi sejatinya berperan menjalankan kebijakan strategis pengurus dalam operasional sehari-hari. Tugas mereka mencakup pengelolaan sumber daya manusia, pengawasan keuangan, pencapaian target usaha, hingga pelaporan kinerja kepada anggota secara transparan.

“Pelatihan seperti baris-berbaris, apel, lari, hingga penggunaan senjata jelas jauh dari kebutuhan manajerial koperasi,” ujarnya, Minggu (28/6/2026).

Ia menegaskan, pelatihan yang semestinya diberikan justru berkaitan dengan penguatan kapasitas manajemen, seperti tata kelola koperasi, kepemimpinan, manajemen SDM, keuangan digital, inovasi bisnis, perencanaan strategis, serta pemasaran berbasis digital.

Subarsono mengakui, pelatihan militer dapat menanamkan nilai disiplin. Namun, ia menilai konsep disiplin dalam dunia koperasi memiliki makna berbeda dibandingkan dengan lingkungan militer.

“Dalam koperasi, disiplin berarti tepat waktu dalam pelaporan, transparan, akuntabel, serta tidak menyalahgunakan fasilitas. Sementara dalam militer, disiplin lebih pada kepatuhan komando dan ketertiban baris-berbaris,” jelasnya.

Risiko Geser Budaya Demokrasi

Lebih jauh, Subarsono mengingatkan adanya implikasi serius jika pendekatan militeristik diterapkan dalam pengelolaan koperasi. Salah satunya adalah potensi lunturnya nilai demokrasi yang menjadi prinsip utama koperasi.

Ia menjelaskan, koperasi merupakan organisasi sipil yang mengedepankan musyawarah, partisipasi anggota, dan dialog terbuka. Sementara sistem militer cenderung mengandalkan komando satu arah.

“Jika manajer terbiasa dengan pendekatan militer, dikhawatirkan budaya dialog akan hilang dan digantikan sistem komando,” katanya.

Implikasi lain adalah berkurangnya inovasi. Lingkungan kerja yang kaku dan berorientasi pada perintah berpotensi membuat anggota enggan menyampaikan gagasan baru.

Subarsono menilai sejumlah persoalan dalam implementasi KDMP, seperti pendirian lokasi yang tidak strategis—bahkan berada di wilayah terpencil—menjadi indikasi lemahnya dialog antara pengambil kebijakan dan masyarakat.

“Masyarakat hanya menjadi objek, bukan subjek. Akibatnya, rasa memiliki terhadap koperasi menjadi rendah,” ungkapnya.

Desak Evaluasi Total

Ia menegaskan, jatuhnya korban jiwa dalam pelatihan menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk segera menghentikan program tersebut dan melakukan evaluasi menyeluruh.

“Ini peringatan serius. Harus ada desain pelatihan baru yang relevan dan aman, agar tidak ada korban lagi di masa depan,” tegasnya.

Menurut Subarsono, perubahan kebijakan justru akan meningkatkan kepercayaan publik dibanding mempertahankan program yang menuai kritik.

Ia juga mendorong agar sistem kelembagaan KDMP dibenahi, termasuk penentuan pihak yang berwenang memberikan pelatihan. Dalam hal ini, Kementerian Koperasi dinilai lebih tepat dibandingkan institusi militer.

Kolaborasi lintas kementerian juga dinilai penting untuk memperkaya materi pelatihan, khususnya dalam aspek manajerial dan pengembangan usaha koperasi.

Dengan evaluasi menyeluruh, diharapkan program KDMP dapat berjalan lebih tepat sasaran, aman, dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat desa.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.