Sensus Ekonomi 2026 di DIY Capai 79 Persen, Targetkan Rampung Agustus

Harianjogja.com, JOGJA—Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatat pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 telah mencapai 79%. Pendataan tersebut ditargetkan dapat diselesaikan hingga akhir Agustus 2026.

Plt. Kepala BPS Provinsi DIY Endang Tri Wahyuningsih mengatakan secara umum pelaksanaan sensus berjalan lancar. Meski demikian, petugas masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan.

Salah satu kendala yang ditemui adalah petugas yang mengalami sakit sehingga harus digantikan oleh petugas lain. Penggantian tersebut dilakukan dengan memastikan petugas pengganti telah mendapatkan pelatihan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

Endang menjelaskan proses Sensus Ekonomi 2026 melibatkan tiga komponen utama, yakni responden, petugas, dan sistem pendataan. Ketiganya perlu dikelola dengan baik karena karakteristik responden yang ditemui di lapangan sangat beragam.

Menurut dia, kondisi responden membuat petugas harus menerapkan pendekatan yang fleksibel agar proses pendataan tetap dapat berjalan.

"Jadi, ada yang namanya Computer-Assisted Web Interviewing (CAWI) keluarga, sekarang seperti itu," ujarnya.

Responden Bisa Isi Data Lewat Tautan

Endang menjelaskan metode CAWI memungkinkan responden yang memiliki kesibukan untuk mengisi data secara mandiri melalui tautan yang dikirimkan petugas.

Meski demikian, metode utama yang digunakan BPS tetap Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI). Dalam metode tersebut, petugas melakukan pendataan secara langsung menggunakan perangkat atau gawai yang telah disiapkan.

Penggunaan dua metode tersebut menjadi salah satu upaya BPS menyesuaikan proses pendataan dengan kondisi responden.

Endang mencontohkan, ada responden yang bekerja pada siang hari sehingga petugas tidak dapat melakukan wawancara pada waktu tersebut. Dalam kondisi seperti itu, petugas harus kembali mendatangi responden pada malam hari.

Kondisi tersebut membuat waktu pendataan menjadi lebih panjang. Karena itu, BPS DIY terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk membantu kelancaran pelaksanaan sensus.

"Tapi semoga dengan koordinasi yang baik dengan dinas instansi terkait, dengan pak lurah, pak camat mudah-mudahan bisa kita selesaikan tepat waktu," jelasnya.

Data Sensus Ekonomi 2026 Bukan untuk Pajak

Endang menegaskan data yang dikumpulkan melalui Sensus Ekonomi 2026 nantinya menghasilkan data agregat, bukan data individual responden.

Ia juga memastikan kerahasiaan informasi responden tetap dijaga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

Menurut Endang, pendataan Sensus Ekonomi 2026 tidak berkaitan dengan kepentingan perpajakan.

"Alhamdulillah berjalan dengan baik. Hanya saja mungkin kita lebih akselerasi untuk pencapaiannya, seperti itu," tuturnya.

BPS DIY hingga kini masih mengejar target penyelesaian pendataan pada akhir Agustus. Setelah proses pendataan selesai, data tersebut masih harus melalui tahapan pengolahan dan analisis.

Karena itu, Endang belum dapat memastikan waktu pasti publikasi hasil Sensus Ekonomi 2026 secara keseluruhan.

"Secepatnya pasti, harus dirilis itu tahun ini paling enggak ya, untuk untuk jumlah paling enggak ya," lanjutnya.

Jadi Dasar Penyusunan Kebijakan

Melalui Sensus Ekonomi 2026, BPS berharap memperoleh gambaran kondisi ekonomi di DIY yang lebih akurat dan komprehensif.

Data tersebut nantinya dapat digunakan pemerintah sebagai salah satu dasar dalam menyusun berbagai kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran.

Pemanfaatannya antara lain dapat mendukung penyusunan program pembiayaan maupun pelatihan bagi pelaku usaha yang dilakukan kementerian dan lembaga.

Dengan demikian, hasil Sensus Ekonomi 2026 diharapkan tidak hanya menggambarkan kondisi aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi bahan penting dalam menentukan arah kebijakan pemerintah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.