Advertisement
Lelang Jabatan 4 Kepala Dinas Kulonprogo Menunggu Hasil Akhir
Lelang jabatan / Ilustrasi Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, KULONPROGO—Lelang jabatan untuk empat posisi kepala dinas di Pemkab Kulonprogo tengah menunggu hasil akhir. Sebanyak 26 orang sudah merampungkan proses seleksi di mana Panitia Seleksi (Pansel) akan mengajukan tiga orang untuk masing-masing jabatan tinggi pratama (JTP) kepada bupati.
Proses seleksi JTP diikuti puluhan pegawai negeri sipil (PNS) di Kulonprogo. Para peserta mengikuti ujian pembuatan makalah, presentasi dan pengujian makalah, tes manajerial dan sosiokultural, dan terakhir ujian yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY.
Advertisement
BACA JUGA: Sultan Minta Dinas Tinjau Ulang Izin Tambang yang Merusak Lingkungan
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kulonprogo yang mengurusi proses lelang jabatan ini menerangkan semua proses yang sudah dilewati berjalan lancar. Kepala BKPP Kulonprogo, Sudarmanto pada Kamis (27/6/2024) menyebut hasil ujian terakhir masih menunggu pengumuman dari BKD DIY.
Jika hasil akhir sudah disampaikan BKD DIY, jelas Sudarmanto, maka akan dilakukan akumulasi nilai akhir dari seluruh proses yang sudah dilalui peserta lelang jabatan itu. "Setelah dihitung semua maka akan diambil tiga kandidat dengan nilai terbesar untuk masing-masing formasi," jelasnya.
Setelah ada penentuan tiga kandidat tertinggi nilainya, lanjut Sudarmanto, maka BKPP Kulonprogo akan menyampaikan hasil tersebut ke Pemda DIY, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) , Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
"Karena belum ada bupati definitif maka yang akan menentukan nanti adalah BKN dan KASN yang nantinya disahkan oleh Kemendagri," terangnya.
BACA JUGA: Begini Klasemen Akhir Fase Grup Euro 2024, Austria Mengangkangi Prancis dan Belanda
Sudarmanto menyebut empat jabatan tinggi pratama yang tengah dilelang tersebut adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDP2KB), staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan, serta staf ahli bidang kesejahteraan dan sumber daya manusia.
"Secepatnya akan kami urus agar kekosongan jabatan yang ada dapat segera diisi," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Perangkat Desa Jadi Tersangka Dugaan Kasus Korupsi Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan Srimulyo Bantul
Ratusan Pekerja Sosial di Lingkungan Dinsos DIY Ikut Skrining Massal TB
Hingga Juli 2025, Enam Orang di Kota Jogja Meninggal Akibat Leptospirosis
Pelebaran Jalan Bantul Menimbulkan Kemacetan, Penebangan Pohon Dikebut
Advertisement
Suhu Udara Jogja Terasa Lebih Dingin, Ini Penyebabnya Versi BMKG
Biaya Operasional Melaut Masih Tinggi, Pelabuhan Sadeng Gunungkidul Butuh SPBU Khusus Nelayan
Pemanfaatan Tanah Kas Desa Tanpa Izin Terjadi di 3 Padukuhan Condongcatur, Diduga Gunakan Kekancingan Palsu
Mulai Hari Ini! Pesan Tiket KA Jarak Jauh dan Lokal Bisa 30 Menit dan 10 Menit Sebelum Berangkat
Serangan Hama Tikus Merusak 8 Hektare Sawah di Trirenggo Bantul
Advertisement
Bupati Kulonprogo Setop BUMD Selo Adikarto, Gaji 3 Bulan Belum Dibayar, Jual Motor untuk Bertahan Hidup
Seorang Pria Tertemper KRL Jogja Solo di Stasiun Lempuyangan, Polisi Ungkap Kronologi Kejadian
Optimalkan Pencegahan Stunting, Pemkab Gunungkidul Beri Edukasi ke Sekolah
Dukung Swasembada Pangan, Polresta Sleman Tanam Jagung Seluas 1,54 Hektare
Advertisement
Sejumlah Madrasah di Kulonprogo Kekurangan Siswa, Jumlah Pendaftar Tak Merata
Berita Pilihan
Advertisement
Gubernur Jawa Timur Khofifah Diperiksa KPK Soal APBD untuk Dana Hibah
Advertisement
Begini Cara Masuk Gratis ke Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko Khusus Bulan Juli 2025
Advertisement
Berita Populer
- Festival Karawitan Anak Jadi Upaya Pemkab Bantul Melestarikan Budaya Jawa
- Program Taman Budaya Yogyakarta, Ribuan Anak Daftar Art for Children
- Curi Dua Sepeda Motor, Pria Asal Mergangsan Jogja Diringkus Polisi
- Pembebasan Lahan Tol Solo-Jogja-YIA di Sleman Capai 37,11 Persen
- Pedagang di Sekitar Jembatan Pandansimo Menjamur, Ketua DPRD Kulonprogo: Perlu Ada Penataan
Advertisement
Advertisement
