Kemenkes, BPJS, BKKBN dan BPOM Integrasikan Data Kesehatan

Harianjogja.com, SLEMAN—Kementerian Kesehatan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menggelar

Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Sektor Kesehatan di Sleman. Dalam rapat ini dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama komite kebijakan sektor kesehatan antara Kemenkes, BPJS, BKKBN dan BPOM.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan keberadaan komite kebijakan sektor kesehatan tertuang dalam undang-undang kesehatan. Dalam undang-undang tersebut komite diminta bisa mengintegrasikan rencana masing-masing lembaga dan kementerian sehingga bisa saling sinergi.

"Dalam undang-undang kesehatan kan ada komite kebijakan sektor kesehatan, di mana kita diminta untuk lebih bisa mengintegrasikan rencana, kebijakan dan monitoring evaluasi dari kebijakan yang dibikin," tegas Budi pada Sabtu (6/7/2024).

Pengintregasian yang telah dilakukan tiga kali ini berupaya mencari bentuk atau menjalin komunikasi antar lembaga dan kementerian. Budi sendiri merasa diintegrasi yang ketiga kali ini komunikasi yang terjalin sudah semakin baik. "Saya sih merasa sudah tiga kali jalan integrasi sudah semakin baik. Jadi saya harapkan nanti ke depannya semua permasalahan kesehatan kita bisa didiskusikan bareng-bareng, enggak sendiri-sendiri, sehingga bisa saling sinergi," tegas Budi. 

Dalam penandatanganan kesepakatan bersama komite kebijakan sektor kesehatan antara Kemenkes, BPJS, BKKBN dan BPOM, keempatnya sepakat dalam melakukan integrasi service delivery dan interoprobabilitas data di bidang kesehatan. 

"Sekarang dengan adanya kerja sama, kami kompatibilitikan kalau misalnya ada yang BPJS misalnya sakitnya apa di kita datanya ada, nanti bisa diintegrasi. Kami punya data ibu anak, beliau punya data ibu anak itu nanti bisa diintregasi, sehingga teman-teman daerah enggak usah data entry-nya dua kali. Datanya jadi lebih bagus kualitasnya," tegas Budi. 

Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo menambahkan bahwa sektornya punya tugas untuk menjaga kualitas kesehatan ibu dan anak. Hasto berharap nantinya ada peningkatan kualitas SDM melalui keluarga. 

"Nanti siang kami akan berdiskusi terkait bagaimana untuk masalah keluarga berencana. Termasuk pelayanan yang menunjang stunting, kemudian juga terintegrasi dengan BPJS dan BPOM. Jadi saya kira sangat baik pertemuan siang hari ini. Mengintregarasikan antara kelembagaan kementerian yang terkait dengan masalah kesehatan," tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.