Produk Lokal Kuasai 55 Persen Katalog Sociolla hingga Juni 2026
Produk kecantikan lokal menguasai 55% katalog Sociolla hingga Juni 2026, dengan lebih dari 180 brand dan 6.000 SKU aktif.
Kepala Dinas Pariwisata DIY, Singgih Raharjo
Harianjogja.com, JOGJA - Pemda DIY mengaku tengah memproses pengajuan pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS) atau pensiun dini Kepala Dinas Pariwisata DIY Singgih Raharjo yang berencana untuk maju dalam Pilkada serentak 2024 nanti. Pengajuan surat secara resmi sudah diserahkan ke Pemda DIY dengan ditembuskan ke Gubernur DIY Sri Sultan HB X.
Sultan membenarkan bahwasanya Singgih telah mengajukan permohonan pensiun kepada Pemda DIY. Nantinya surat tersebut masih akan diproses terlebih dahulu oleh instansi terkait dan dilaporkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Beliau sudah mengajukan, tapi sekarang masih dalam proses, keputusannya nanti kan di BKN," katanya, Senin (15/7/2024).
Permintaan pensiun dini Singgih itu pun dibenarkan oleh Sekda DIY Beny Suharsono. "Ya benar. Jadi Pak Singgih sedang proses dan sudah menghadap Pak Gubernur dan saya untuk memproses pengajuan pensiun dini," katanya.
Beny menjelaskan, sesuai dengan aturan ASN yang maju dalam Pilkada serentak wajib mengundurkan diri. Maka ketaatan terhadap aturan itu harus ditegakkan di lingkungan Pemda DIY. Secara pribadi, Beny menyebut sudah menyetujui permintaan tersebut sebab keinginan seseorang untuk terjun dalam politik praktis merupakan hak setiap individu.
"Namun kan ada hak lain yang mengikat Pak Singgih sebagai ASN yakni harus netral. Maka harus mengundurkan diri terlebih dahulu," ungkapnya.
BACA JUGA: Singgih Curhat soal Peluang Maju di Pilkada Jogja
Beny menjelaskan, dalam surat permintaan pensiun dini itu Singgih tidak secara gamblang menjelaskan bahwasanya alasan dirinya mengajukan permintaan itu lantaran keinginannya untuk berkontestasi dalam gelaran Pilkada. Namun, demikian semua pihak sudah paham dan bukan lagi menjadi rahasia bahwasanya Singgih memang berkeinginan menjadi calon Walikota Jogja.
"Sekarang sedang diproses. Kalau permintaannya 1 Agustus surat keputusan sudah keluar dan beliau statusnya sudah tidak ASN lagi di tanggal itu," ujarnya.
Beny menambahkan, Singgih secara ketentuan pun sudah memenuhi syarat untuk mengajukan pensiun dini. Mantan Pj Walikota Jogja itu sudah mengabdi di lingkungan Pemda DIY selama 20 tahun lebih sehingga haknya sebagai ASN sedekah pensiun tetap akan diberikan sebagaimana pensiunan ASN lainnya.
"Secara norma terpenuhi dan itu kan haknya dia," pungkasnya.
Sementara Singgih saat dikonfirmasi wartawan tak menjawab secara gamblang tentang rencana pensiun yang diajukannya. Ia tidak membantah maupun mengiyakan pengajuan tersebut. "Info dari mana mas? Ya intinya pada saat kemudian sudah harus pensiun ya saya siap, berproses saja. Ya itu berproses saja saat yang tepat," ujarnya.
Saat ditanya soal munculnya baliho salah satu komunitas pesepeda yang menarasikan dukungan kepadanya untuk maju menjadi calon Walikota Jogja Singgih juga mengaku tidak mengetahui soal baliho itu. "Saya malah tidak tahu soal hal itu. Mungkin itu jaringan pesepeda dan saya ucapkan terima kasih atas statemen dan dukungannya," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Produk kecantikan lokal menguasai 55% katalog Sociolla hingga Juni 2026, dengan lebih dari 180 brand dan 6.000 SKU aktif.
Pieter Huistra menyebut pemain asing PSS Sleman masih beradaptasi. PSS juga membuka peluang merekrut pemain lokal dan menyiapkan uji coba.
MA mengoreksi perhitungan kerugian negara kasus korupsi timah. Dari Rp300 triliun, kerugian keuangan negara ditetapkan Rp28,9 triliun.
Pemkab Temanggung mendukung wacana guru PPPK menjadi ASN pusat. Beban APBD daerah berpotensi berkurang sekitar Rp150,5 miliar.
DPRD Bantul mengkaji usulan perubahan Perbup BUMKalma setelah pengelola menyoroti kebutuhan operasional dan penguatan kelembagaan.
Perpres ojol masih difinalisasi Komdigi. Pemerintah menguji formula bagi hasil yang adil bagi pengemudi dan menjaga bisnis platform ride-hailing.