Hakim Tolak Perlawanan Yaqut dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
Hakim menolak perlawanan Yaqut Cholil Qoumas dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Sidang perkara akan dilanjutkan pada 1 September.
Ilustrasi padat karya./ Harian Jogja
Harianjogja.com, KULONPROGO—Program padat karya infrastruktur bantuan keuangan khusus (BKK) dari provinsi sebanyak 37 titik yang tersebar di beberapa kapanewon di kabupaten Kulonprogo, mulai disosialisasikan ke warga.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kulonprogo Bambang Sutrisno di Kulon Progo, Minggu (14/7/2024), mengatakan pada 2024 ini, Kabupaten Kulonprogo mendapat alokasi program padat karya bantuan keuangan khusus sebanyak 71 titik yang dilaksanakan dua tahap.
Tahap pertama dilaksanakan di 37 titik, tahap kedua sebanyak 34 titik.
"Kami sudah melaksanakan sosialisasi padat karya ini kepada pamong kalurahan. Tujuan utamanya untuk pemahaman kepada pejabat dukuh, lurah dan pejabat di kapanewon terkait tugas dan pengawasan terhadap padat karya di daerah mereka," kata Bambang.
Ia mengatakan sosialisasi ini juga mengundang warga, tokoh masyarakat dan perwakilan pekerja dengan tujuan utama pemahaman terkait prinsip dan teknis padat karya.
"Hal ini supaya masyarakat harus paham mekanisme pelaksanaan padat karya," katanya.
BACA JUGA: Program Padat Karya di Kulonprogo Segera Dilaksanakan, Anggaran Rp4,9 Miliar
Bambang mengatakan pelaksanaan padat karya sebanyak 34 titik direncanakan pada September 2024. Harapannya dengan sosialisasi ini semua pekerjaan dilaksanakan tepat mutu, waktu, volume dan sesuai regulasi.
Selain itu, padat karya ini memberikan lapangan pekerjaan kepada warga setempat. Satu titik sedikitnya 26 orang dikalikan 37 titik. Harapannya memberikan penghasilan pada masyarakat, sehingga dapat mengurangi pengangguran.
"Program pada karya ini sekaligus perbaiki infrastruktur desa/kalurahan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat," katanya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kulonprogo Priyo Santoso mengatakan kebijakan program padat karya di Kabupaten Kulonprogo selama ini nilai beberapa kalangan berhasil untuk percepatan pembangunan infrastruktur di tingkat kalurahan.
"Sehingga kami selaku anggota badan anggaran DPRD Kulonprogo meminta untuk terus di laksanakan dan di tingkatkan pagu anggaran di APBD," kata Priyo.
Menurut dia, selama ini belum semua kalurahan mendapatkan program padat karya. Untuk itu, ia minta kepada pemerintah daerah untuk tahun berikutnya untuk di alokasikan anggaran bagi semua kalurahan di Kulonprogo.
"Kami berharap setiap kalurahan mendapat program padat karya untuk percepatan pembangunan infrastruktur, harapannya ekonomi masyarakat juga meningkat," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Hakim menolak perlawanan Yaqut Cholil Qoumas dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Sidang perkara akan dilanjutkan pada 1 September.
BNI menggandeng ratusan pengembang dalam Danantara Housing Expo 2026 sebagai bagian dari dukungan terhadap Program Tiga Juta Rumah.
Kuota LPG 3 kg 2026 diprediksi jebol. Hiswana Migas DIY mendorong subsidi tepat sasaran agar pasokan gas melon tetap aman.
Gunung Awu didominasi gempa vulkanik dangkal dan masih di atas normal. Masyarakat diminta tak beraktivitas dalam radius 3 km.
KPK memeriksa mantan Pj Bupati Muara Enim Henky Putrawan sebagai saksi kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa.
PMI Bantul mengirim satu personel ke NTT dan membuka donasi untuk membantu kebutuhan dasar korban gempa, seperti makanan dan obat-obatan.