APBN 2027 Alokasikan Rp23 Triliun untuk Gaji PPPK Daerah
Gaji PPPK di lingkungan pemda ditanggung pemerintah pusat mulai 2027 dengan anggaran Rp23 triliun dalam APBN 2027.
Ilustrasi warga Dusun Ketonggo, Kalurahan Wonokromo, Kapanewon Pleret, Bantul mengerjakan jalan cor blok bagian dari program padat karya./Harian Jogja
Harianjogja.com, BANTUL—Pemkab Bantul melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur perdesaan melalui program padat karya infrastruktur.
"Pemkab Bantul terus menggalakkan program padat karya sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas infrastruktur perdesaan sekaligus memberdayakan masyarakat lokal," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bantul, Istirul Widiastuti dalam keterangannya di Bantul, Selasa (28/1/2025).
Tahun ini, program padat karya infrastruktur di Kabupaten Bantul akan dilaksanakan di 275 lokasi yang tersebar di 17 kecamatan, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Keistimewaan DIY. "Program padat karya ini tidak hanya untuk menciptakan lapangan kerja, tetapi juga untuk membangun infrastruktur yang mendukung mobilitas barang dan jasa di perdesaan," katanya.
Pasalnya, kata dia, di setiap lokasi padat karya infrastruktur, pembangunan sarana seperti jalan corblok, drainase dan talud selain melibatkan tenaga kerja dari masyarakat setempat, juga hasilnya dimanfaatkan untuk mendukung ekonomi masyarakat.
BACA JUGA: Terkena Rasionalisasi MBG, Program Padat Karya di Sleman Hanya Digelar di Tujuh Lokasi
Lebih lanjut Istirul mengatakan, kegiatan padat karya infrastruktur pada 2025 yang bersumber dari dana APBD Murni Bantul Tahun 2025 sebanyak 195 lokasi dengan masing masing lokasi dianggarkan sebesar Rp100 juta. "Dengan demikian kami mendapatkan alokasi dana dari APBD sebesar Rp19,5 miliar," katanya.
Sementara untuk tahap selanjutnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bantul juga akan melaksanakan kegiatan padat karya untuk pengembangan potensi desa yang bersumber dari anggaran Danais Pemda DIY. "Padat karya pengembangan potensi desa tahun 2025 dilaksanakan di 80 lokasi, dengan tiap lokasi anggarannya Rp55 juta, sehingga kita mengelola anggaran Rp1,2 miliar. Jadi, tahun ini total lokasi keseluruhan padat karya sejumlah 275 lokasi," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Gaji PPPK di lingkungan pemda ditanggung pemerintah pusat mulai 2027 dengan anggaran Rp23 triliun dalam APBN 2027.
Dinkes Bantul memastikan belum ada temuan influenza A hingga 29 September 2026 meski terdapat laporan 24 kasus di DIY.
MK menyatakan permohonan hak mempertahankan nomor HP saat berganti operator atau MNP tidak dapat diterima karena dinilai kabur.
Disdik Sleman menyebut laporan SD Negeri Ledoknongko tidak mencantumkan siswa sebagai ABK, berbeda dengan informasi awal kepolisian.
Kejagung menyatakan Kolonel Budi Utomo tersangka dugaan korupsi tata kelola MBG dan ditahan sejak Agustus 2026 di Pomdam Jaya.
Indonesia menguasai 41% produksi nikel olahan dunia. Pemerintah mendorong hilirisasi berlanjut ke ekosistem baterai.