APBD DIY 2026 Diperketat, Proyek Infrastruktur Dipangkas

Harianjogja.com, JOGJA—Pemda DIY memastikan APBD 2026 diperketat sehingga program infrastruktur fisik banyak yang dipangkas dan hanya fokus pada pemeliharaan.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwi Panti Indrayanti, menjelaskan bahwa kegiatan infrastruktur menjadi sektor yang paling terdampak pada tahun 2026. Ia menyebutkan bahwa program rehabilitasi maupun peningkatan jalan ditiadakan, dan hanya mempertahankan kegiatan pemeliharaan jalan.

“Hanya ada pemeliharaan jalan di APBD reguler. Untungnya, masih punya Dana Keistimewaan (Danais). Ya, walaupun kemudian tidak sepenuhnya karena Danais juga sudah turun nilainya,” ujar Ni Made, Kamis (27/11/2025).

Ni Made menjelaskan bahwa anggaran 2026 dirancang seefektif mungkin seiring dengan kebijakan efisiensi nasional dan penurunan beberapa sumber pendanaan. “Anggaran kita luar biasa kencangkan ikat pinggang. Teman-teman Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sekarang tidak bisa lagi leluasa melakukan perjalanan dinas,” jelasnya.

Menurut Made, keberadaan Dana Keistimewaan masih membantu, meskipun nominalnya juga mengalami pemotongan. Ia menyebutkan, beberapa program fisik yang sudah berjalan masih bisa dilanjutkan, seperti pembangunan gedung DPRD DIY, pemeliharaan jaringan irigasi, pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), hingga pemeliharaan jalan.

“Kita pertahankan agar layanan dasar tetap bisa berjalan. Operasional kantor juga masih harus dijaga,” katanya.

Untuk Dana Keistimewaan, Made menegaskan bahwa tetap ada ruang untuk program yang mendukung kinerja kebudayaan dan tata ruang, meskipun sangat terbatas. Pemda juga mendorong pola kolaborasi pentahelix dan kerja sama dengan pihak ketiga agar program strategis tetap bisa berjalan.

Made menambahkan, Pemda DIY sudah mengeluarkan surat edaran efisiensi, termasuk pengaturan rapat, konsumsi, dan berbagai pengeluaran penunjang. Namun, beberapa program wajib tetap harus dijalankan, termasuk dukungan terhadap sekolah rakyat yang membutuhkan fasilitas fisik.

Terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), Ni Made memastikan program tersebut aman. Pemda juga menyiapkan skema rantai pasok dari hulu hingga hilir agar bahan pangan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat terhubung langsung dengan petani, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), maupun pelaku lokal.

“Kita mendata kebutuhan beras, telur, dan lainnya dari SPPG. Nanti akan kita hubungkan dengan petani atau BUMDes supaya manfaatnya dirasakan sampai bawah,” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.