Pemangkasan Infrastruktur Dinilai Ancam Pekerja di DIY

Harianjogja.com, JOGJA—Pemangkasan proyek infrastruktur pada APBD DIY 2026 dikhawatirkan memutus mata pencaharian ribuan pekerja konstruksi, sehingga DPRD menekan Pemda membuka ruang kolaborasi pendanaan.

Penghentian pembangunan jalan dan jembatan akan memukul tukang hingga kenek yang menggantungkan hidup dari proyek fisik. Ia mencontohkan model pembiayaan seperti Bundaran Semanggi dan program CSR Bali sebagai opsi realistis bagi DIY.

Di sisi lain, Pemda menegaskan anggaran rehabilitasi dan peningkatan jalan tidak dapat berjalan tahun depan. Meski demikian, bantuan keuangan untuk kalurahan tetap dipertahankan guna mendukung program prioritas seperti stunting dan pengentasan kemiskinan.

Ketua Komisi A, Eko Suwanto meminta Pemda DIY mencari alternatif pembiayaan agar proyek-proyek fisik tetap berjalan sehingga tidak memutus mata pencaharian warga.

Pemda DIY sebelumnya telah memastikan penghematan APBD 2026 yang membuat rehabilitasi dan peningkatan jalan tidak dapat dilanjutkan tahun depan. Pemda hanya dapat mempertahankan pemeliharaan jalan karena efisiensi belanja yang harus dilakukan.

Eko Suwanto menjelaskan berkurangnya proyek infrastruktur akan langsung memukul pekerja lapangan yang mengandalkan proyek tersebut.

“Kalau pembangunan jalan, jembatan, atau fasilitas lain tidak berjalan maksimal, dampaknya langsung ke tukang, kenek, dan keluarga mereka. Banyak profesi yang menggantungkan hidupnya dari infrastruktur,” ujar Eko, Sabtu (6/12/2025).

Ia mencontohkan daerah lain yang berhasil membangun infrastruktur tanpa membebani APBD daerah. Salah satunya DKI Jakarta yang memanfaatkan kerjasama dengan perusahaan swasta untuk proyek strategis.

“DKI Jakarta pada masa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama membangun Bundaran Semanggi tanpa APBD, tetapi memakai dana kompensasi salah satu perusahaan. Itu menunjukkan kolaborasi pendanaan sangat mungkin dilakukan,” kata Eko.

Menurutnya, pola serupa juga dilakukan di Bali melalui Corporate Social Responsibility (CSR) untuk pembangunan fasilitas masyarakat adat. Ia menilai DIY perlu mengoptimalkan peluang tersebut untuk menutup kekurangan anggaran.

“Langkah untuk mengatasi kekurangan dana bisa dengan optimalisasi aset serta pemanfaatan CSR, termasuk dari lembaga seperti Baznas. Banyak ruang kolaborasi yang bisa digarap untuk menjaga program tetap berjalan,” tuturnya.

Eko menambahkan beberapa program prioritas tetap dipertahankan Pemda meski berada dalam tekanan anggaran. Salah satunya bantuan keuangan untuk kalurahan yang diarahkan pada isu stunting, reformasi birokrasi, dan pengentasan kemiskinan.

“Bantuan keuangan untuk kalurahan totalnya 43,8 miliar dan sudah masuk dalam RAPBD 2026. Saat ini sedang diperjuangkan Pemda bersama DPRD di Kemendagri dan Kementerian Keuangan,” katanya.

Sekda DIY Ni Made Dwi Panti Indrayanti sebelumnya menjelaskan bahwa infrastruktur menjadi sektor paling terdampak tahun depan. Ia menegaskan bahwa rehabilitasi maupun peningkatan jalan tidak dapat dilaksanakan dan Pemda hanya mampu mengalokasikan pemeliharaan dasar lewat anggaran reguler serta sebagian dari Dana Keistimewaan.

“Hanya ada pemeliharaan jalan di APBD reguler, untungnya masih punya dana keistimewaan. Ya, walaupun kemudian tidak sepenuhnya karena Dais [Dana Keistimewaan] sudah turun kan,” ujar Ni Made.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.