Bambanglipuro Bentuk Posko Anti Klitih Usai Pelajar Tewas
Bambanglipuro akan membentuk posko anti klitih di tiap kalurahan usai kasus pengeroyokan pelajar hingga tewas.
Gubernur DIY Sri Sultan HB X / Istimewa
Harianjogja.com, JOGJA—Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X atau Sultan Jogja akhirnya turut angkat bicara ihwal kericuhan yang melibatkan pedagang Teras Malioboro 2, Sabtu (13/7/2024) malam lalu. Sebagaimana diketahui kericuhan itu dipicu oleh protes pedagang yang tidak ingin dipindahkan.
Padahal dua tahun silam para pedagang telah bersepakat dengan pemerintah bahwa lokasi yang merek huni saat ini bersifat sementara dan akan dipindahkan lagi.
Sultan Jogja tersebut mengatakan pemerintah sejatinya sudah mencapai kesepakatan dengan pedagang Teras Malioboro 2, khususnya terkait dengan tempat yang mereka huni sekarang yang bersifat sementara. "Kami kan sudah bicara dan sudah bicara bahwa di situ hanya dua tahun [dan akan dipindah lagi]," kata Sultan, Senin (15/7/2024).
Pemerintah tidak mengenal adanya lembaga yang terlibat dalam rencana relokasi jilid II pedagang Teras Malioboro itu. Kesepakatan yang dijalin, kata Sultan hanya antara pemerintah dengan individual pedagang dan tidak melibatkan lembaga koperasi.
Koperasi yang dimaksud itu adalah Koperasi Tri Dharma yang mewadahi pedagang Teras Malioboro 2. Sultan pun menegaskan bahwa kontrak yang dibangun antara pemerintah dengan pedagang itu tanpa melibatkan koperasi tersebut.
"Rembukannya juga sama individual bukan sama koperasi. Jadi yang ngontrak lapak individual biarpun mungkin anggota Tri Dharma, tetapi bukan koperasi," kata Sultan.
Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat itu memastikan permintaan para pedagang Teras Malioboro 2untuk dilibatkan dalam tahapan relokasi, sudah dipenuhi oleh pemerintah. Sejak awal rencana relokasi digulirkan untuk kedua kalinya, pemerintah diakuinya sudah mengajak pedagang secara individual untuk ikut serta dalam kebijakan itu.
"Dari rencana pindah ke belakang Ramayana sudah bicara, wong sudah mau dikerjakan. Tetapi ya itu tadi, tidak ada hubungan sama koperasi, hanya dengan orang per orang yang memang berhak atas jatah lapak di sana," katanya.
Sebaliknya, Ketua Paguyuban Tri Dharma Arif Usman justru mengaku sejak awal relokasi Malioboro dijalankan pemerintah sudah melibatkan lembaga koperasi atau paguyuban pedagang kaki lima di Teras Malioboro. Pelibatan individu per individu, kata dia hanya sebatas urusan administrasi belaka, tetapi rembukannya tetap dengan lembaga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Bambanglipuro akan membentuk posko anti klitih di tiap kalurahan usai kasus pengeroyokan pelajar hingga tewas.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menegaskan akan menindak tegas pengusaha tambang yang merusak lingkungan dan melanggar aturan konservasi.
Kemlu RI mengonfirmasi tujuh WNI tewas akibat kapal tenggelam di Pulau Pangkor, Malaysia. Tujuh korban lainnya masih dicari.
Pemerintah menyiapkan aturan KPR tenor 40 tahun agar cicilan rumah lebih ringan dan akses rumah murah semakin mudah dijangkau masyarakat.
Bahlil Lahadalia mengaku sudah menjelaskan aturan baru harga patokan mineral kepada investor dan Kedubes China di tengah kekhawatiran regulasi tambang.
DPRD DIY menyoroti indikator kinerja daerah yang baru 40 persen meski ekonomi DIY tumbuh dan angka kemiskinan menurun.