Bupati Gunungkidul Cek Jalan Rusak, Anggaran Rp40 Miliar Disiapkan
Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih meninjau jalan rusak sekaligus mendorong percepatan perbaikan dan penyerapan anggaran.
Pembagian bansos di Kantor Pos Indonesia. - ilustrasi/Freepik
Harianjogja.com, SLEMAN—Bawaslu Sleman bakal memantau penyaluran bantuan sosial (Bansos) beras yang disalurkan pada Agustus ini. Pengawasan dilakukan untuk memastikan kegiatan tidak ditumpangi agenda politik untuk kepentingan bakal calon tertentu.
Ketua Bawaslu Sleman, Arjuna Al Ichsan Siregar mengatakan, menyangkut dengan jajaran pegawai di lingkup pemkab dalam tahapan pilkada sudah membuat imbauan secara jelas. Bahkan, ia mengakui sudah berkirim surat untuk memastikan adanya netralitas yang berkaitan dengan masalah etik dan disiplin pegawai.
BACA JUGA: Bawaslu DIY Mewanti-wanti Program Bansos Disalahgunakan Jelang Pilkada Serentak
“Intinya harus netral. Ini termasuk tidak mengeluarkan program yang dapat menguntungkan pihak tertentu,” kata Arjuna, Kamis (1/8/2024).
Selain itu, pihaknya juga akan melakukan pengawasan terhadap penyaluran bansos yang rencananya disalurkan di Agustus. Pengawasan dilakukan sebagai upaya memastikan program tersebut tidak ditungganggi kepentingan tertentu, salah satunya oleh bacalon yang berstatus petahana.
“Pasti akan kita awasi penyalurannya,” katanya.
Disinggung mengenai kehadiran bupati atau wakil bupati dalam penyaluran, Arjuna mengakui tidak mempermasalahkan karena hal tersebut menjadi bagian dari ketugasan yang dimiliki. Hal ini sama seperti dengan yang dilakukan Presiden Jokowi dalam penyaluran bansos yang bersamaan dengan tahapan pemilu lalu.
Meski demikian, Arjuna berpesan didalam penyaluran tidak ditumpangi agenda kampanye. “Harus murni penyaluran. Jangan sampai dipolitisasi untuk kegiatan kampanye, makanya kami akan turun melakukan pengawasan,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Setda Sleman, Suparmono mengatakan, ada rencana dari Pemerintah Pusat untuk kembali menyalurkan bansos beras di Agustus. Bantuan diberikan selama tiga bulan, dengan rincian penyaluran Agustus, Oktober dan Desember.
Adapun besaran bantuan, masih sama dengan penyaluran di tahap sebelumnya. Yakni, masing-masing KPM menerima sepuluh kilogram per bulan.
“Untuk penyaluran masih menunggu pentunjuk teknis dari Badan Pangan Nasional. Tapi, persiapan sudah dilakukan mulai sekarang,” kata Pram, sapaan akrabnya.
Dia menjelaskan, untuk penerima bantuan diperkirakan mencapai 91.475 KPM. Jumlah ini sesuai dengan penerima realisasi program pada Juni 2024.
“Data ini masih dalam proses verifikasi dan validasi. Yang jelas bantuan akan disalurkan pada hingga akhir Agustus,” katanya.
Untuk kelancaran, pada 5 Agustus akan ada koordinasi dengan kalurahan untuk penentuan jadwal penyaluran bantuan. “Persiapan terus dimatangkan agar pelaksanaan dapat berjalan lancar,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih meninjau jalan rusak sekaligus mendorong percepatan perbaikan dan penyerapan anggaran.
Bakom meminta masyarakat merujuk informasi resmi pemerintah terkait erupsi Gunung Anak Krakatau dan tidak menyebarkan isu tsunami.
Jokowi menyerukan pembangunan PBB 2.0 dengan lembaga, mediasi, dan diplomasi global yang lebih kuat untuk menghadapi konflik dunia.
Menhub Dudy Purwagandhi meminta maskapai segera menginformasikan pembatalan dan refund tiket akibat erupsi Gunung Anak Krakatau.
Perubahan desil membuat sebagian warga DIY kehilangan bansos. Sekda DIY meminta verifikasi data DTSEN dipercepat agar bantuan tepat sasaran.
Kebakaran gedung pesta pernikahan di Kinshasa, Kongo, menewaskan 22 orang. Jalur evakuasi terbatas diduga memperparah jumlah korban.