Balita Kejang di Malam Hari, Pasien JKN Dapat Penanganan Cepat
Seorang balita peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) datang dalam kondisi darurat pada tengah malam dan langsung mendapatkan penanganan cepat
Ilustrasi perpanjangan STNK - Antara
Harianjogja.com, BANTUL—Membayar pajak tahunan kendaraan bermotor saat ini dimudahkan. Pemilik kendaraan tak perlu jauh-jauh ke kantor pusat Samsat dan mengantre untuk membayar pajak kendaraan mereka.
Pemilik kendaraan cukup datang ke lokasi-lokasi Samsat Keliling terdekat dengan tempat tinggal. Layanan ini diharapkan memudahkan masyarakat membayar pajak tahunan kendaraan bermotor.
Samsat Keliling di Bantul akhir pekan ini Sabtu dan Minggu, 3-4 Agustus tersedia di Pasar Seni Gabusan atau bersamaan dengan event Bantul Creative Expo 2024. Waktunya Pukul 16.00 - 19.00 WIB.
BACA JUGA: HUT RI ke-79, Pajak Kendaraan di DIY Bebas Denda hingga 31 Agustus 2024
Layanan pajak tahunan kendaraan melalui Samsat Keliling ini bukan hanya melayani kendaraan berplat Bantul, namun juga bisa dari kabupaten dan kota se-DIY.

Sementara untuk persyaratannya yakni membawa STNK asli dan kartu identitas e-KTP/SIM/KK/Paspor (difotokopi satu kali) saat membayar pajak.
Pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan 60 hari sebelum jatuh tempo. Metode pembayaran bisa melalui tunai atau QRIS.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Seorang balita peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) datang dalam kondisi darurat pada tengah malam dan langsung mendapatkan penanganan cepat
GIIAS 2026 menghadirkan deretan mobil baru dari Mazda, Toyota, Lexus, Suzuki, hingga Hino dengan teknologi hybrid dan EV.
BMKG mengingatkan El Nino kategori kuat meningkatkan risiko kekeringan di Jawa Tengah yang mengancam pertanian dan sumber daya air.
Program Jembatan Garuda telah mencapai 1.416 titik pembangunan dan menghubungkan 7.371 desa serta kelurahan di Indonesia.
BGN memprioritaskan pembangunan dapur MBG di daerah dengan angka stunting tinggi untuk mempercepat intervensi gizi penerima manfaat.
KPK memeriksa saksi OTT Bupati Pemalang dan mendalami dugaan suap proyek serta jual beli jabatan dengan barang bukti lebih dari Rp2 miliar.