Potensi Gempa Bumi Megathrust, BPBD Bantul Siapkan Antisipasi Tsunami

Harianjogja.com, BANTUL–Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul mengantisipasi terjadinya potensi tsunami yang timbul setelah gempa bumi dengan merencanakan penambahan early warning system (EWS) tsunami tahun depan.

Sebelumnya, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan potensi terjadinya gempa bumi megathrust di Indonesia.

Staf Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pasca Bencana BPBD Bantul, Budianta menyampaikan, saat ini Bantul masih memerlukan puluhan EWS tsunami dan gempa bumi. BPBD Bantul mencatat saat ini hanya ada 29 unit EWS tsunami dari kebutuhan mencapai 60 unit EWS.

Saat ini hanya ada 28 unit EWS yang dapat berfungsi. Sementara satu unit EWS masih dalam proses perbaikan. Menurut Budianta, sistem kerja EWS tersebut adalah memancarkan peringatan tsunami dari BMKG yang masuk ke BPBD Bantul. Namun, EWS tersebut tidak bisa mendeteksi tsunami.

Hingga saat ini hanya ada 2 unit EWS gempa bumi dari BMKG yang ada di Sanden dan Wonolelo. Budianta menyebut, selama ini BPBD Bantul belum memiliki EWS gempa bumi.

Meski begitu, EWS gempa bumi tersebut hanya dapat mendeteksi tingkat dan titik episentrum kegempaan. Namun belum dapat mendeteksi perkiraan terjadinya gempa bumi.

“Tahun 2024 tidak ada pengadaan EWS [gempa atau tsunami], kita mengajukan melalui Dana Keistimewaan [Danais] tetapi belum disetujui,” ujarnya, Selasa (27/8/2024).

Dia menuturkan, pengadaan EWS tsunami terakhir pada tahun 2016. Menurutnya, anggaran yang terbatas menjadi kendala pengadaan EWS tsunami dan gempa bumi. Menurut perkiraan, harga EWS dapat mencapai Rp75 juta-125 juta per unit.

Lantaran anggaran terbatas, selama ini BPBD Bantul hanya melakukan perawatan terhadap EWS tersebut. Budianta mengaku, pihaknya telah mengajukan tambahan EWS melalui dana keistimewaan (Danais) sejak beberapa tahun lalu. Namun belum mendapat persetujuan hingga tahun ini.

Budianta menuturkan, lantaran potensi terjadinya megathrust ramai berembuk belakangan, pihaknya bersama dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bantul akan mengajukan usulan anggaran untuk mitigasi terjadinya megathrust di wilayah pesisir selatan DIY. “Kami akan mengajukan Rp1,5 miliar dari Danais untuk mitigasi tersebut,” ungkapnya.

BACA JUGA: Proyek Tol Jogja-YIA, 267 Bidang Tanah di Kulonprogo Sudah Dinilai Tim Appraisal

Dia mengatakan, anggaran tersebut akan dialokasikan untuk pengadaan 8 unit EWS di Parangtritis, Poncosari, Tirtohargo, Srigading, dan Gadingsari.

Selain itu, alokasi anggaran tersebut juga akan digunakan untuk gladi tsunami, pengadaan alat kelengkapan rambu evakuasi, papan informasi kebencanaan, sarana komunikasi dan sarana penunjang simulasi bencana.

Budianta mengungkapkan sebelumnya rencananya akan dialokasikan Rp125 juta dari APBD 2025 untuk mitigasi bencana di pesisir selatan DIY.

Alokasi anggaran tersebut dipatok untuk gladi tsunami. Selain itu, BPBD Bantul telah mengajukan Rp400 juta untuk alokasi mitigasi bencana pada 2026.

Namun, dia berharap anggaran mitigasi bencana dapat keluar dengan alokasi yang lebih tinggi. “Lantaran ada potensi terjadi megathrust di Indonesia,” ucap Budianta.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Bantul, Bambang Hudaliyanto mengakui Indonesia memiliki potensi bencana tersebut dari peta bencana yang dimiliki BNPB dan BMKG. Meski begitu, dia meminta masyarakat tidak panik terhadap potensi megathrust yang terjadi di Indonesia.

“Yang paling penting tetap tenang dan fokus pada jalur media informasi yang terpercaya,” katanya.

Bambang mengatakan  BPBD Bantul telah mengantisipasi potensi tersebut dengan memberikan informasi potensi bahaya tersebut. Selain itu BPBD juga menyiapkan jalur evakuasi, tempat evakuasi, dan menyiapkan jalur komunikasi informasi tanda bahaya. Serta simulasi dan penguatan kapasitas masyarakat sekitar pesisir selatan DIY dalam menghadapi bencana.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.