Advertisement
Pakar: Kebijakan Pangan di Indonesia Dipengaruhi Keputusan Politik
Advertisement
Harianjogja.com, BANTUL—Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Profesor Gunawan Budiyanto menilai kebijakan pangan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh keputusan politik. Hal itu dinilai berpengaruh pada ketahanan pangan di dalam negeri.
“Selama ini petani masih kurang dibimbing untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan maksimal. Namun, yang terjadi saat ini pangan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh keputusan politik, sehingga kebijakannya selalu berkaitan dengan impor. Kegiatan impor ini tentu saja hanya menguntungkan beberapa pihak saja,” kata Gunawan di Sportorium UMY pada Senin (23/9/2024).
Advertisement
Kebijakan impor dan ekspor pangan di Indonesia memberikan pengaruh yang signifikan pada ketahanan pangan. Hal itu antara lain berpengaruh dalam aspek ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan.
Menurutnya, selama ini pembinaan yang diberikan kepada petani masih terbatas. Pemerintah perlu memberikan wadah yang tepat agar petani di Indonesia mampu meningkatkan kualitasnya.
Gunawan menuturkan, menilik balik pada kejadian pada tahun 1998 dan saat pandemi Covid-19, menurutnya petani di Indonesia memiliki kemampuan beradaptasi yang sangat baik. Hal tersebut terlihat dari upaya perubahan sistem ekonomi yang dilakukan petani menjadi barter di beberapa wilayah dalam masa tersebut. Akan tetapi, menurutnya, saat ini ada banyak kebijakan politik yang turut campur tangan terhadap kebijakan pangan di dalam negeri.
Pemerintah perlu melakukan pembentukan kelompok tani dan Koperasi Unit Desa (KUD) seperti pada saat orde baru. Menurutnya, KUD pada saat saat orde baru mampu memerdekakan petani secara ekonomi, sehingga para petani dapat merancang proses budidaya tanaman yang ingin dilakukan. Hal itu menurutnya akan mendukung ketahanan pangan dalam negeri.
Dosen Program Studi Agribisnis UMY, Oki Wijaya menilai impor dan ekspor produk pangan memberikan manfaat. Meski begitu, dampak kebijakan impor dan ekspor dengan ketahanan pangan dalam negeri perlu dikaji lebih lanjut.
“Hal ini agar impor yang dilakukan tidak menimbulkan excess supply (situasi dimana jumlah barang yang ditawarkan lebih besar dari jumlah permintaan). Sebab ini akan berdampak pada jatuhnya harga pangan di bawah harga pasar sehingga dapat merugikan petani sebagai produsen,” katanya.
Terkait impor beras, Oki menilai pemerintah Indonesia belum melaksanakan impor sebagaimana mestinya. Hal tersebut menurutnya terlihat dengan adanya kelebihan cadangan pangan yang pernah terjadi yang justru menyebabkan kelebihan biaya penyimpanan yang ditanggung Bulog.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
Rumah Dinas Anggota DPR RI Dinilai Tak Layak Huni, Sekjen Cek Langsung ke Lokasi
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Ditinggal di Ladang, Motor Petani Sleman Hilang, Polisi: Kunci Kontak Tak Dicabut
- Wuih! Realisasi PAD Gunungkidul dari Pajak Sudah Mencapai 91%
- Tak Kuat Menanjak, Bus Wisata Berisi 32 Penumpang Terperosok ke Parit di Patuk
- Massa Tertipu Event Berkedok HUT Kota Jogja di Alkid, Polisi: Penyelenggaranya Seorang PNS
- Waspada! Dua Pantai di Gunungkidul Ini Dinilai Berpotensi Besar Alami Abrasi
Advertisement
Advertisement