Gumregah Tenan Jadi Upaya Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat lewat Rumah Layak Huni

GUNUNGKIDUL—Habitat For Humanity Indonesia bersama Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Jawa III Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR), dan Pemkab Gunungkidul menggelar Kick-Off Kolaborasi Gumregah Tenan: Langkah Nyata Pemerintah dan Habitat for Humanity Indonesia Mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak di Gunungkidul di Lapangan Sendowo, Kalurahan Kedung Keris, Nglipar, Gunungkidul, Senin (23/9/2024).

Senior Operations Manager Habitat For Humanity Indonesia, Rudi Nadapdap mengatakan program tersebut terdiri cari beberapa rancangan pembangunan.

Rancangan tersebut, antara lain merealisasikan pembangunan lima unit rumah layak huni, 30 unit toilet keluarga, satu buah posyandu di Kalurahan Kedungkeris, Nglipar.

Selain itu, juga ada program pelatihan Membangun Kembali Rumah yang Aman dan Pola Hidup Bersih dan Sehat dan Penguatan kader Posyandu serta pengetahuan bagi masyarakat. “Rumah posyandu di sini akan menjadi ruang untuk memberi pelatihan perilaku bersih dan sehat. Pengetahuan bagaimana mencuci tangan hingga memastikan nutrisi baik,” kata Rudi ditemui di Lapangan Sendowo, Senin.

Kemudian, membangun empat unit rumah percontohan yang beradaptasi iklim dan pembangunan fasilitas air bersih bagi 200 Sambungan Rumah (SR) di Kalurahan Wunung, Kapanewon Wonosari serta pelatihan pengelolaan air dan pelatihan Membangun Kembali Rumah yang Aman.

Terakhir, mengalokasikan dukungan dana komplementer dengan dana program BSPS untuk pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 109 unit rumah yang tersebar di tiga Kapanewon yaitu Nglipar, Playen dan Patuk di Gunungkidul.

Dia menegaskan kegiatan tersebut merupakan langkah awal dalam mewujudkan sinergi berbagai pihak untuk membangun kawasan permukiman yang layak huni, tangguh dan berkelanjutan.

Kolaborasi dengan BP2P Jawa III menjadi upaya memberi dukungan dengan tambahan dana melalui program BSPS. Masing-masing rumah menerima anggaran Rp20 juta yang terdiri dari biaya material dan upah tukang.

Tambahan Rp20 juta tersebut, terang dia dapat menjadi tambahan perbaikan kualitas dari sisi rumah untuk memastikan kaidah konstruksi benar-benar dilakukan. “Nanti untuk Rp20 juta pertama dari PUPR, mereka akan fokus kepada struktur, setelah itu Habitat akan fokus kepada perbaikan-perbaikan dari dinding dan atapnya,” katanya.

Sebelum membangun, Habitat For Humanity Indonesia akan memberi pelatihan membangun rumah lebih aman dan nyaman. Dia juga menyoroti kebiasaan masyarakat yang menutup permanen jendela yang dapat menjadi materi diskusi dalam pelatihan.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Jawa III, Syamsiar Nurhayadi mengatakan program Kolaborasi Gumregah Tenan menjadi wujud hadirnya pemerintah. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. “Sebab itu sekarang hadir juga stakeholder, perguruan tinggi di mana ada dosen dan mahasiswa. Pemkab juga,” kata Syamsiar.

Syamsiar menegaskan substansi program BSPS adalah peningkatan kualitas dari RTLH menjadi layak huni, utamanya dari sisi strukturnya dengan menyesuaikan kondisi lingkungan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunungkidul, Mohamad Arif Aldian mengatakan Pemkab masih memiliki tantangan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat melalui kawasan permukiman dan perumahan.

Dia mencontohkan penggunaan atau keberadaan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) yang masih bersifat tradisional. Oleh sebab itu, Pemkab menggulirkan program jambanisasi.

Ihwal pemenuhan air, cakupan distribusi air sudah 95%. Hanya, apabila membicarakan kualitas air, masih ada yang belum layak konsumsi. “Harapan kami per klaster pembangunannya, besok geser ke daerah lain. Kami tuntaskan satu area dulu. Kalau bicara pembangunan di Gunungkidul yang hanya mengandalkan APBD murni terlalu berat. Sebab itu perlu kolaborasi seperti dengan Habitat,” kata Arif.

Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Widya Mataram, Desy Ayu Krisna Murti mengatakan pihaknya terlibat sebagai tenaga ahli dalam memetakan rumah tradisional yang masih layak dan dapat direnovasi. Pendataan dilakukan pada 2023. “Ada ratusan rumah sebenarnya, tapi kami fokuskan 40 hingga 60 unit yang masih bagus,” kata Desy.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News