Libur Idul Adha 2026, KAI Daop 6 Tambah Perjalanan KA
KAI Daop 6 Jogja menyiapkan kereta tambahan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang saat libur panjang Idul Adha dan Hari Lahir Pancasila 2026.
Pilkada 2024 - Ilustrasi/Antara
Harianjogja.com, BANTUL--Jumlah pemilih disabilitas yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Bantul mencapai ribuan orang. KPU Bantul memastikan akan memberikan alat bantu agar pemilih disabilitas tetap dapat menjalankan haknya.
Kadiv Perencanaan, Data dan Informasi, KPU Bantul, Arya Syailendra menyampaikan pihaknya mencatat ada 5.584 orang pemilih disabilitas dari 745.992 orang pemilih yang tercatat dalam DPT Pilkada Bantul tahun 2024. Dari jumlah tersebut, pemilih disabilitas di Bantul terbagi menjadi enam jenis disabilitas.
Dari jumlah itu, ada 1.889 orang atau 0,25% pemilih dengan disabilitas fisik. Lalu 1.228 orang atau 0,16% pemilih dengan disabilitas wicara, dan 1.099 orang atau 0,15% pemilih dengan disabilitas mental.
Kemudian, ada 597 orang atau 0,08% pemilih dengan disabilitas netra. Lalu 475 orang atau 0,06% pemilih dengan disabilitas intelektual, serta 296 orang atau 0,04% pemilih dengan disabilitas rungu.
Arya memastikan pihaknya akan menyediakan alat bantu untuk memilih agar pemilih disabilitas tetap dapat menjalankan haknya.
"Di hari H, kami [KPU Bantul] akan memberikan fasilitas lebih di Tempat Pemungutan Suara [TPS] bagi mereka [pemilih disabilitas]," ujarnya, Minggu (29/9/2024).
Dengan adanya enam jenis disabilitas tersebut, KPU Bantul akan menyiapkan TPS yang ramah disabilitas dan dapat diakses pemilih disabilitas. Beberapa fasilitas yang akan disediakan antara lain TPS yang dapat diakses pemilih yang menggunakan kursi roda dan alat bantu memilih untuk pemilih dengan disabilitas netra.
BACA JUGA: KPU Bantul Tegaskan Dana Kampanye Masing-Masing Paslon di Pilkada Maksimal Rp22,35 Miliar
Arya menuturkan pemilih disabilitas juga dapat mengajukan pendampingan dari keluarga atau anggota KPPS saat memberikan suara. Nantinya, petugas KPPS juga harus memprioritaskan pemilih disabilitas saat pemungutan suara.
"Pemilih disabilitas tidak boleh antri, diproses lebih awal [didahulukan dalam antrian pemungutan suara]," katanya.
KPU Bantul sebelumnya telah melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) untuk menetapkan DPT Pilkada 2024. Dari situ, pemilih disabilitas diberikan stiker penanda. Hal itu dilakukan agar untuk memudahkan KPPS menganalisa kebutuhan pemilih disabilitas di setiap wilayah.
Arya mengatakan, nantinya anggota KPPS akan diberikan salinan DPT yang mencantumkan jumlah pemilih disabilitas dan jenis disabilitasnya. Dari situ, diharapkan anggota KPPS dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat dan baik pada pemilih disabilitas.
Dia menyebut KPU Bantul telah melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
Sementara Kadiv Teknis Penyelenggaraan KPU Bantul, Mestri Widodo menyampaikan KPU Bantul telah memberikan sosialisasi kepada pemilih disabilitas untuk meningkatkan partisipasinya dalam Pilkada 2024. Dia pun mendorong agar petugas KPPS pada setiap TPS akan memberikan pelayanan yang ramah disabilitas.
Dia pun menuturkan pemilih disabilitas telah ditandai, hal itu dilakukan agar memudahkan petugas KPPS untuk memberikan pelayanan.
“Pemilih disabilitas yang ada akan diberi tanda pada lembar coklit,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
KAI Daop 6 Jogja menyiapkan kereta tambahan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang saat libur panjang Idul Adha dan Hari Lahir Pancasila 2026.
Jadwal lengkap KA Prameks Jogja–Kutoarjo dan sebaliknya berdasarkan data resmi KAI Access.
Nanik S. Deyang segera dilantik sebagai Kepala BGN. Pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan normal.
Kasus TKD Condongcatur menjadi perhatian Pemkab Sleman. Harda Kiswaya meminta lurah memahami regulasi agar pelanggaran tidak terulang.
Pelaku pencurian rokok di Tomira Sentolo ditangkap polisi. Modusnya mengaku anggota Resmob dan membawa korek api mirip senjata.
Dadan Hindayana beberapa kali menuai kontroversi saat memimpin BGN, mulai susu 2 liter hingga polemik program Makan Bergizi Gratis.