Puluhan Usaha di Perkotaan Wonosari Belum Punya Dokumen Andalalin, Sosialisasi Belum Maksimal

Andreas Yuda Pramono

Selasa, 29 Oktober 2024 - 18:17 WIB

Arief Junianto

Puluhan Usaha di Perkotaan Wonosari Belum Punya Dokumen Andalalin, Sosialisasi Belum Maksimal

Dishub Gunungkidul menjelaskan kepada peserta Forum Konsultasi Publik mengenai dokumen andalalin di Ruang Dhaksinarga, Setda Gunungkidul, Wonosari, Selasa (29/10/2024). - Harian Jogja/Andreas Yuda Pramono

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Gunungkidul menyampaikan bahwa ada 38 usaha/pelaku usaha belum memiliki dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin).

Kepala Dishub Gunungkidul, Irawan Jatmiko mengatakan pihaknya hanya memiliki kewenangan mengurus perusahaan yang berada di Jalan Kabupaten. “Sebanyak 38 perusahaan itu kan berada di Jalan Kabupaten. Bangunan mereka itu sudah lama. Dulu mereka tahunya hanya persetujuan bangunan gedung dan izin usaha. Padahal ada kewajiban andalalin,” kata Irawan saat ditemui di Kompleks Pemkab Gunungkidul, Selasa (29/10/2024).

Oleh sebab itu, Dishub lantas mengundang pemilik atau perwakilan usaha untuk mengikuti Forum Konsultasi Publik, Selasa, (29/10). Dalam forum tersebut, Dishub menjelaskan mengenai pentingnya dokumen andalalin. Irawan menegaskan setiap kegiatan usaha pasti menimbulkan dampak lalu lintas. Dampak lalu lintas ini perlu dikaji agar tidak menimbulkan situasi chaos. “Terkait dengan dokumen andalalin, sebagai besar belum paham. Tadi banyak yang bertanya, ternyata ada syarat itu. Sosialisasi juga belum efektif, maka ini kami galakkan,” katanya.

Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Gunungkidul, R. Agus Hendro Kusumo mengatakan syarat penyediaan dokumen andalalin mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 12/2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi.

Hendro menerangkan ada tiga tingkatan terkait perizinan usaha dalam Permenhub tersebut, yaitu bangkitan rendah, sedang, dan tinggi. Bangkitan tinggi mensyaratkan adanya dokumen Andalalin. “Andalalin itu kan mudahnya janji yang dibuat pemrakarsa. Misal ada yang mau membuat hotel, saat membangun ada pengaturannya seperti apa, kaitannya rambu-rambu, kemudian cara mengangkut material bagaimana. Pengaturan sepertiitu sudah diatur,” kata Hendro.

Dokumen Andalalin ini berdampingan dengan Analisi Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), dan dokumen lain.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News