Pemkab Mengusulkan Perbaikan 2 Irigasi di Kulonprogo ke Pemerintah Pusat, Ini Hasilnya

Harianjogja.com, KULONPROGO—Pemkab Kulonprogo mengusulkan perbaikan dua daerah irigasi di wilayahnya ke Kementerian PUPR pada 2025 mendatang. Meskipun sudah disetujui namun detail pasti anggaran perbaikan dari Pemerintah Pusat belum diketahui.

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kulonprogo sendiri mengusulkan dana perbaikan dua irigasi itu sebesar Rp6,8 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk perbaikan irigasi Kayangan, di Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Girimulyo dan Irigasi Plelen di Kalurahan Sidomulyo, Kapanewon Pengasih.

BACA JUGA: 6 Kejadian Longsor Melanda Kulonprogo dalam Sepekan Terakhir, BPBD Ingatkan Warga Waspada

Dua irigasi itu nantinya mampu mengairi 90 hektare lahan sawah di dua wilayah itu secara maksimal sehingga kesuburan pertanian terjamin. Rinciannya sebanyak sekitar 60 hektare sawah di Pendowoharjo, Kapanewon Girimulyo dan 30 hektare di  Sidomulyo, Kapanewon Pengasih.

Kepala Bidang Sumber Daya Air DPUPKP Kulonprogo, Hadi Priyanto menjelaskan kedua irigasi itu diusulkannya ke Kementerian PUPR karena kondisinya sudah rusak parah. Total daerah irigasi di Kulonprogo sendiri sebanyak 92 di seluruh wilayahnya.

Hadi menerangkan secara bertahap DPUPKP Kulonprogo akan memperbaiki daerah irigasi yang rusak tersebut. "Sistemnya bertahap dari daerah yang paling rusak, lalu ke daerahnya yang ada dibawahnya agar seluruhnya dapat beroperasi maksimal," terangnya.

Perbaikan bertahap irigasi ini, jelas Hadi, bahkan sudah direncanakan untuk 2026 mendatang yang disusun sejak 2024 ini. "Sumber pendanaan irigasi tidak hanya dari pusat ada sumber lain juga yang kami maksimalkan," jelasnya.

Sumber lain perbaikan irigasi itu, lanjut Hadi, salah satunya adalah APBD Kulonprogo. Besaran dana APBD untuk perbaikan irigasi memang tidak sebanyak dari Kementerian PUPR. "Kalau dari APBD sekitar Rp400an juta," tuturnya.

DPUPKP Kulonprogo juga sudah mengusulkan perbaikan irigasi dengan sumber APBD tersebut, sambung Hadi, untuk pengerjaan 2025 mendatang. "Sudah kami usulkan menunggu pembahasan DPRD semoga disetujui sehingga perbaikan irigasi makin masif agar pertanian juga terdongkrak," paparnya.

Partisipasi masyarakat khususnya petani pengguna irigasi, menurut Hadi, juga sudah maksimal dalam menjaga infrastruktur tersebut agar tetap awet berfungsi. "Kami kerap dapat laporan misalnya ada irigasi yang rusak, sebagian malah memperbaikinya secara mandiri. Himbauan kami agar petani tetap berkoordinasi, terutama jangan memaksakan bikin sempalan baru tanpa izin karena itu bisa berdampak luas ke yang lain," tandansya.