Bukan Soal Status Sekum, Ini yang Dibahas Mendikdasmen Abdul Mu'ti di PP Muhammadiyah

Harianjogja.com, JOGJA—Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, melakukan kunjungan ke kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Gondokusuman, Kota Jogja, Rabu (13/11/2024). Kunjungan ini merupakan bagian dari program kementerian yang dijalankan setiap bulan, yakni menteri mendengar, di mana dia bertemu dengan berbagai organisasi masyarakat (ormas) yang turut menyelenggarakan pendidikan di Indonesia.

Mu'ti menjelaskan bahwa kunjungannya kali ini tidak terkait dengan jabatannya sebagai Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah. "Ini kan pertemuan biasa silaturahmi, kan kami ada programnya satu bulan itu menteri mendengar," ujarnya.

Mu'ti juga menegaskan bahwa pertemuan dengan PP Muhammadiyah kali ini merupakan bagian dari rangkaian pertemuan dengan ormas-ormas yang memiliki peran dalam pendidikan. "Kami ketemu dengan ormas yang menyelenggarakan pendidikan, kami bertemu NU, PGI, Persis, KWI. Ini PP Muhammadiyah karena pas waktunya pleno," ujar dia.

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai statusnya sebagai Sekum di PP Muhammadiyah, Mu'ti dengan tegas menyatakan bahwa itu bukan topik yang dibahas dalam pertemuan kali ini. Dia pun menegaskan bahwa dia masih merasa nyaman dengan posisi tersebut. "Soal posisi saya sebagai sekum tidak di sini lah dibahasnya," ujar dia.

BACA JUGA: Bertemu Kustini, Senator DIY Ahmad Syauqi Berpesan Pilih Bupati yang Memiliki Nilai Kemuhammadiyahan

Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, juga menegaskan bahwa pertemuan tersebut tidak membahas soal jabatan Sekum.

Menurutnya, Abdul Mu'ti adalah kader Muhammadiyah yang tengah menjalankan tugas negara di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Jadi biar saja berkhidmat di Kementerian untuk melakukan perbaikan-perbaikan, penyempurnaan terhadap kekurangan-kekurangan masa lalu," kata Busyro. 

Menurut Busyro, pembahasan mengenai posisi Sekum atau penggantinya mungkin akan menjadi agenda pembicaraan di PP Muhammadiyah.

Namun, dia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai kemungkinan penggantian atau penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) untuk jabatan tersebut.  "Mungkin pertimbangan itu akan dijadikan pembicaraan di PP. Belum sampai pada pengganti. Mungkin juga pakai Plt, tapi sekarang belum ada pembahasan," ujar Busyro.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News