4.278 Anak di Sleman Tak Sekolah, Gandheng ATS Resmi Diluncurkan
Sebanyak 4.278 anak di Sleman tercatat tidak sekolah. Pemkab meluncurkan Gandheng ATS berbasis EWS untuk mendeteksi risiko putus sekolah.
Ilustrasi warga Gunungkidul berburu kepompong ulat jati./Harian Jogja-David Kurniawan
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Dinas Pariwisata (Dispar) Gunungkidul mengimbau agar masyarakat, utamanya wisatawan tetap tenang menindaklanjuti fenomena kemunculan ulat jati yang saat ini sedang marak di Bumi Handayani.
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dispar Gunungkidul, Supriyanta mengatakan ulat-ulat yang muncul di sejumlah wilayah utamanya di kawasan hutan jati merupakan fenomena musiman. Ulat ini tidak berbahaya. Bahkan sejumlah warga memburu ulat ini untuk diolah menjadi makanan.
Meski begitu, dia tidak menampik bahwa kontak langsung dengan ulat tersebut berpotensi menimbulkan iritasi kulit. Tidak semua orang dapat mengalami iritasi. Apabila wisatawan ragu pergi ke kawasan wisata akibat takut mengalami iritasi, wisatawan dapat mengenakan pakaian lebih tertutup seperti berlengan panjang, celana panjang, dan sepatu tertutup. “Kalau memang ketemu ulat itu kami imbau agar tetap membiarkannya begitu saja, tidak perlu menyentuh,” kata Supriyanta, Selasa (19/11/2024).
BACA JUGA: Punya Protein dan Harga Jual Tinggi, Ungkrung Jadi Buruan Warga Gunungkidul
Selain menggunakan pakaian lebih tertutup, Supriyanta menyarankan agar wisatawan yang merasa memiliki kulit sensitif dapat membawa salep anti alergi atau antihistamin. Petugas wisata pun akan memberi panduan dan informasi situasi kawasan wisata.
Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta, Sabam Benedictus Silalahi menegaskan bahwa ulat jati bernama latin Hyblaea puera itu sejatinya tidak berbahaya dan tidak dapat menyebabkan iritasi kulit. Ulat yang berprotein tinggi itu saat ini marak muncuk di pohon-pohon jati.
Dia menjelaskan ulat ini muncul untuk memakan daun muda Pohon Jati. Adapun kawasan hutan jati di Gunungkidul yang dikelola Balai KPH mencapai 13.500 hektar (ha). “Kawasan hutan yang dikelola KPH memang ada kemitraan dengan warga sekitar. Kami memang peruntukkan ke warga juga. Ada tanaman semusim yang mereka kelola dalam kawasan,” kata Benedictus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sebanyak 4.278 anak di Sleman tercatat tidak sekolah. Pemkab meluncurkan Gandheng ATS berbasis EWS untuk mendeteksi risiko putus sekolah.
DPRD Gunungkidul menyoroti sejumlah sekolah yang belum menerima MBG dan mendorong perluasan program agar lebih merata.
Pieter Huistra menyebut pemain asing PSS Sleman masih beradaptasi. PSS juga membuka peluang merekrut pemain lokal dan menyiapkan uji coba.
MA mengoreksi perhitungan kerugian negara kasus korupsi timah. Dari Rp300 triliun, kerugian keuangan negara ditetapkan Rp28,9 triliun.
Pemkab Temanggung mendukung wacana guru PPPK menjadi ASN pusat. Beban APBD daerah berpotensi berkurang sekitar Rp150,5 miliar.
DPRD Bantul mengkaji usulan perubahan Perbup BUMKalma setelah pengelola menyoroti kebutuhan operasional dan penguatan kelembagaan.