Kritisi Anggaran Pemkot Jogja Terkait Penanganan Sampah, Dewan : Terlalu Njagakke Pusat

Harianjogja.com, JOGJA – Jajaran anggota dewan DPRD Kota Jogja akhirnya angkat bicara terkait dengan kunjungan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq ke Depo Sampah Mandala Krida beberapa waktu lalu. Pada kesempatan kunjungannya itu, menteri sempat menyebut anggaran pengelolaan sampah di Kota Jogja kurang.

Wakil Ketua I DPRD Kota Jogja Sinarbiyat Nujanat mengaku sepakat dengan pernyataan menteri itu. Sinar, sapaannya, menuturkan selama ini belum ada tanda-tanda keseriusan dari Pemkot Jogja untuk menuntaskan persoalan sampah dari segi anggaran. Dalam penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, Pemkot Jogja masih mengandalkan dana dari pemerintah provinsi ataupun pusat. Bahkan, Sinar mengatakan dua unit mesin insinerator yang digadang-gadang akan digunakan pada akhir tahun ini pun menggunakan Dana Insentif Daerah (DID) yang bersumber dari pemerintah pusat.

“Dari aspek perangkaan anggaran menunjukkan Pemkot sangat pelit untuk persoalan sampah yang jelas-jelas menjadi persoalan yang berkepanjangan, tidak selesai-selesai, menjadi perbincangan di seluruh wilayah. Pemkot Jogja terkesan hanya njagakke provinsi dari danais, njagakke dari pusat. Kebetulan tahun 2024 dapat DID yang cukup lumayan besar,” tutur Sinar saat ditemui belum lama ini.

Anggota DPRD DIY periode 2019-2024 ini juga mengkritisi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jogja yang terlalu banyak melakukan belanja pegawai. Bahkan pengadaan pegawai mencapai 800 personel, termasuk tenaga sapu dan taman. Kritiknya soal anggaran penanganan sampah Pemkot Jogja tak sampai di situ. Sinar menyoroti masih ada OPD di lingkup Pemkot Jogja yang menjadi penyumbang Silpa terbesar dan jumlahnya mencapai puluhan milyar. Padahal anggaran bisa lebih difokuskan pada upaya penanganan sampah.

BACA JUGA: Tak Nyaman dengan Kritikan Menteri Hanif soal Sampah, Sultan Beri Arahan Pemkot Jogja

“TAPD mosok tidak pernah melakukan monitoring dan evaluasi karena data itu bisa diketahui oleh TAPD. Mestinya penyumbang Silpa ini harus kemudian porsinya difokuskan untuk menyelesaikan persoalan sampah. Kami berharap dari DPRD ya 2024 persoalan sampah sudah harus selesai,” tegasnya.

Politisi Gerindra ini menyebut sejauh ini anggaran penanganan sampah dari APBD Kota Jogja dianggarkan sebesar Rp 90 milyar. Dia memastikan anggaran itu akan kembali dikritisi melalui badan anggaran. Kedatangan menteri beberapa waktu lalu diharapkan bisa menjadi cambuk bagi Pemkot Jogja untuk lebih serius lagi dalam menangani sampah. Alih-alih njagakke, Sinar mendorong Pemkot Jogja untuk mandiri dalam hal penganggaran. Sebab, Kota Jogja merupakan kota wisata yang harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jika sampah terus-terusan berserakan di jalanan dan bertumpuk di depo, dikhawatirkan akan mengganggu kenyamanan wisatawan.

“Harapannya 2025 sudah bicara olahan bukan pembuangan sampah lagi. Sekarang kalau tidak buang ya kita sudah kepontal-pontal dengan produksi sampah harian yang saya kira cukup tinggi dan sudah sulit Pemkot untuk bisa mengejar itu,” ucapnya.

Sebelumnya, Penjabat Wali Kota Jogja Sugeng Purwanto menyebut penanganan persoalan sampah di Kota Jogja sudah dilakukan secara berlapis. Sejauh ini, Pemkot Jogja sudah menyiapkan 4 lokasi pengolahan sampah. Diantaranya adalah di TPS 3R Nitikan, Karangmiri, Kranon, dan lahan pinjam pakai di TPA Piyungan. Namun, Sugeng mengakui operasionalnya belum bisa optimal. Hal ini lantaran masih ada sejumlah penyempurnaan yang dilakukan. Jika seluruhnya dalam kondisi optimal, Sugeng optimistis 200-an ton sampah yang terproduksi di Kota Jogja itu bisa terselesaikan. Terlebih, kini pihaknya telah menyiapkan dua unit insinerator atau mesin pembakar sampah yang ditargetkan bisa beroperasi pada akhir 2024 atau awal 2025.

“Insya Allah kalau itu sudah berjalan, ini Insya Allah minggu depan sudah akan operasional, ya 200 ton perhari itu bisa selesai,” ungkapnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News