Pengusaha Katering di Bantul Diminta Hati-Hati dan Tak Tergiur dengan Tawaran Penyedia Program Makan Bergizi Gratis

Harianjogja.com, BANTUL--Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Bantul mengimbau kepada para pengusaha katering di Bumi Projotamansari untuk lebih berhati-hati dan tidak tergiur dengan tawaran dari sejumlah pihak untuk penyedia program makanan bergizi gratis (MBG).

Sebab, sampai saat ini Pemkab Bantul masih menunggu petunjuk teknis terkait dengan pelaksanaan program MBG dari Pemerintah Pusat. "Kami imbau kepada para pengusaha katering dan kelompok masyarakat (pokmas) untuk tidak tergiur dengan tawaran dari sejumlah pihak yang menjanjikan akan menjadikan mereka sebagai penyedia program MBG," kata Kepala Dinkes Bantul Agus Tri Widiyantara, Senin (30/12/2024).

Jika ada tawaran dari sejumlah pihak yang mengaku bisa menjadikan para pengusaha katering dan pokmas sebagai penyedia program MBG, maka Agus meminta kepada para pengusaha katering maupun Pokmas untuk segera menghubungi Pemkab Bantul dan dinas terkait.

BACA JUGA: Pemkab Sleman Hanya Anggarkan Makan Siang Gratis untuk 11 Bulan, Begini Alasannya

"Jadi bisa konfirmasi ke Pemkab Bantul dulu, jangan sampai ada penipuan. Dan, jangan sampai sudah mengeluarkan uang ternyata itu ada permainan dari  oknum yang mengatas namakan pemerintah. Jadi kami minta agar selalu berkonfirmasi dengan pemerintah kalurahan, dinas terkait maupun ke Pemkab untuk memastikan kebenarannya," jelasnya.

Menurut Agus, sejauh ini Pemkab Bantul masih menunggu kejelasan terkait rencana pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk pelaksanaan program MBG. Oleh karena itu, pihaknya juga belum bisa memastikan akan ada berapa titik SPPG untuk mendukung pelaksanaan program MBG.

"Jadi kami akan menyesuaikan saja nanti. Skemanya seperti apa. Karena sampai saat ini belum ada petunjuk yang jelas terkait hal ini," terang Agus.

Disisi lain, diakui Agus, jika saat ini jumlah petugas gizi yang nantinya ditempatkan di titik SPPG sangat terbatas. Sebab, berdasarkan data di Dinkes Bantul jumlah petugas gizi yang ada sejauh ini kurang dari 100 petugas yang tersebar di semua puskesmas di Kabupaten Bantul. 

BACA JUGA: Program Makan Bergizi Gratis di Gunungkidul Menyasar Lebih dari 120 Ribu Orang Termasuk Ibu Hamil

Menurut Agus, tidak semua petugas gizi nantinya bisa menunggui dan mengawasi pelaksanaan program MBG di titik SPPG yang ada. Oleh karena itu, akan ada pengaturan terkait dengan pengawasan program MBG di titik SPPG. Sementara untuk menambah petugas gizi, diakui Agus, cukup sulit. Sebab, dinas tidak mungkin melakukan penambahan petugas melalui program pegawai honorer. Apalagi saat ini tidak ada rencana perekrutan non-ASN.

"Tapi nanti kami upayakan dengan mengoptimalkan SDM yang ada. Nanti tidak hanya petugas gizi saja yang dilibatkan. Kami akan libatkan petugas kesehatan lingkungan nantinya," jelasnya.

Terkait dengan evaluasi dari Dinkes Bantul mengenai uji coba program MBG, Agus mengakui jika respons baik terlihat dari orang tua maupun siswa terhadap uji coba program tersebut.

"Dan, memang ada dampaknya. Anak-anak yang biasa tidak makan, sekarang dengan adanya tambahan makan dengan gizi berbeda dibandingkan di rumah, tentunya berdampak ke arah yang lebih baik [kesehatan anak]," paparnya.

Di sisi lain, diakui oleh Agus, adanya rencana penerapan program MBG telah berdampak kepada penambahan pengajuan jumlah katering untuk kepengurusan Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SHLS). Di mana, sertifikat ini menjadi syarat wajib yang harus dimiliki katering agar terlibat dalam program MBG.

Jika sebelumnya, Dinkes mencatat baru ada lima usaha katering dari total 432 usaha katering yang memiliki SHLS, maka saat ini jumlah usaha katering yang mengantongi SHLS terus bertambah. 

"Kemarin sudah ada beberapa yang mendapatkan [SHLS]. Belum sampai lima usaha katering baru  yang mendapatkan SHLS. Tapi saat ini sedang on progress," jelasnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disidikpora) Kabupaten Bantul Nugroho Eko Setyanto menambahkan sampai saat ini Pemkab Bantul dan sejumlah dinas di lingkungan Pemkab Bantul masih menunggu terkait petunjuk teknis untuk pelaksanaan program MBG di 2025.

Meski telah ada uji coba di sejumlah sekolah di Kabupaten Bantul untuk program MBG, namun sampai saat ini belum ada petunjuk teknis terkait pelaksanan program tersebut.
Terkait dengan jumlah siswa yang direncanakan mendapatkan program MBG pada 2025, Nugroho menyebut ada sebanyak 14.214 siswa Paud nonformal, 22.067 siswa paud formal (TK), 3.515 siswa RA, 67.930 siswa SD negeri dan swasta, 7.827 siswa  MI negeri dan swasta, 31.257 siswa SMP negeri dan swasta dan 8.857 siswa MTS negeri dan swasta yang diajukan untuk mendapatkan program tersebut.

"Jadi kami masih menunggu petunjuk dari pusat untuk tidak lanjutnya," kata Nugroho.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News