Ancang-Ancang Jalankan Program MBG, Hasto Bakal Kawal Kualitas Makanan

Harianjogja.com, JOGJA - Hasto Wardoyo baru saja ditetapkan oleh KPU Kota Jogja sebagai Walikota Jogja belum lama ini, Kamis (9/1/2024) lalu. Meski masih menunggu dilantik, sejumlah langkah ancang-ancang sudah dilakukan Hasto untuk membangun Kota Jogja. Salah satu yang turut jadi perhatiannya adalah terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).

Mantan Kepala BKKBN ini mengatakan dia akan mengikuti petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang ada. Hasto menyebut dia akan menjadikan program ini berjalan dengan efektif dan efisien mengingat anggaran yang dikeluarkan dari APBD pun tak sedikit. Hasto mengatakan salah satu upayanya adalah dengan fokus memberikan makan bergizi pada ibu hamil dan balita. Sebab, masih banyak ibu hamil dan balita di Kota Jogja yang masih kekurangan asupan gizi seimbang.

"Memprioritaskan untuk MBG yang sifatnya SDM yang masih bisa tumbuh dan berkembang. Itu perlu jadi prioritas dibanding yang sudah fix, yang artinya sudah dikasih gizi banyak tidak jadi cerdas, tapi jadi gemuk," ujar Hasto.

Selain fokus pada terget sasaran, Hasto juga memastikan pihaknya akan turut mengawal kualitas makanan yang disajikan. Dia menitikberatkan pada kandungan gizi protein hewani dan DHA atau Omega 3. Menu-menu yang bisa dipilih misalnya telur dan ikan. Hasto mengatakan jangan sampai menu-menu yang diberikan didominasi oleh makanan rendah protein hewani.

"Kalau dikasih sapi, kambing tapi tidak ada ikan dan telur tidak efektif bagi ibu hamil dan balita yang otaknya masih berkembang. Kami fokus pada efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas SDM," imbuhnya.

BACA JUGA: Program Makan Bergizi Gratis di Jateng Sudah Terlaksana di 13 Daerah

Terkait dengan penyediaan fasilitas dapur, Hasto mengaku tak khawatir. Menurutnya proses produksi makan bergizi gratis bisa dijalankan dengan memanfaatkan keberadaan PKK ataupun UMKM di Kota Jogja.

"Tentang produksi, memproduksi makanan asalkan sesuai juklak juknis tidak kekurangan cara. PKK, kelompok-kelompok UMKM, dan sebagainya. Semuanya akan melaksanakan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis," ungkapnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News