Indonesia Masuk Keanggotaan BRICS, Pakar HI UGM Ungkap Begini

Harianjogja.com, SLEMAN -- Indonesia resmi menjadi bagian dari anggota forum ekonomi yang beranggotakan Brazil, Rusia, India, China dan South Africa atau BRICS. Keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS dianggap merupakan langkah strategis yang penuh potensi.

Pakar Hubungan Internasional Fisipol UGM, Poppy Sulistyaning Winanti menilai masuknya keanggotaan Indonesia ke dalam BRICS membuka peluang untuk penguatan posisi diplomatik Indonesia di panggung global. Dalam beberapa tahun terakhir, kelompok ini telah menjadi forum penting dalam membahas isu-isu strategis seperti reformasi sistem pembayaran yang adil hingga reformasi tata kelola global.

BACA JUGA: Alternatif Proses Pengolahan Sampah Plastik, Pendukung Wisata Industri Hijau

Akan tetapi dari pandangan Poppy, masuknya Indonesia ke dalam BRICS jufa tidak lepas dari upaya menaikkan posisi tawar Indonesia kepada dunia barat. "Saya kira ini sebagai upaya Indonesia menaikkan posisi bargaining dengan posisi negara barat," tegas Poppy pada Sabtu (11/1/2025).

Selain itu, masuknya Indonesia ke dalam BRICS juga dinilai Poppy sebagai upaya untuk mengantisipasi dampak domestik dari dari kebijakan pemimpin Amerika Serikat, Presiden Donald Trump. Sebab menurut Poppy pengalaman selama ini komitmen-komitmen internasional yang akan dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat tersebut cenderung tidak mudah untuk diprediksi. 

"Dunia barat di bawah bayang-bayang Amerika Serikat penuh ketidakpastian lagi dari sisi konteks global apalagi di bawah periode kedua kepemimpinan Donald Trump," ujar Poppy. 

Meski begitu, Poppy masih mempertanyakan kekuatan BRICS sebagai alternatif forum ekonomi global. Memang, BRICS memiliki dua badan keuangan, yakni New Development Bank (NDB) dan Contingent Reserve Arrangement (CRA) yang diakui sedikit banyak bisa memberikan kontribusi dari sisi ekonomi. Namun Poppy masih menyangsikan apakah dua badan keuangan tersebut mampu menggantikan peran IMF atau World Bank.

"Masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu digali lebih dalam karena 80% negara di dunia masih menggunakan mata uang dollar dan apakah BRICS bisa menjadi alternatif?," imbuhnya.

Selain memperkuat diplomasi hubungan internasional dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS, Poppy mengungkapkan pemerintahan Prabowo Subianto juga perlu memikirkan potensi dan dampak dari kebijakan BRICS terkait perubahan-perubahan di tingkat domestik. 

"Memang tidak ada persyaratan yang dipenuhi dengan anggota lain di BRICS. Namun proses aksesi Indonesia di OECD dan proses reformasi ekonomi di tingkat domestik perlu juga dipikirkan," tegasnya. 

Di akhir, Poppy beranggapan komitmen Indonesia masuk dalam anggota OECD saat ini berupaya memperbaiki tata kelola pemerintahan agar memenuhi standar. Bahkan dari sisi pembangunan ekonomi dan pengelolaan lingkungan juga disesuaikan dengan standar global. 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.