Panen Melimpah, Gapoktan Kulonprogo Janji Stok Gabah Aman hingga Lebaran

Harianjogja.com, KULONPROGO—Asosiasi Gabungan Kelompok Tani Kabupaten Kulonprogo, menjamin stok gabah di wilayah ini cukup dan aman hingga Lebaran 2025 karena April mulai panen kembali.

Ketua Asosiasi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kulon Progo Margiyono di Kulon Progo, Sabtu, mencontohkan stok gabah di Gapoktan Panca Manunggal Sogan sebanyak 35 ribu ton gabah kering giling (GKG).

"Di Kulonprogo ada puluhan gapoktan, kalau rata-rata gapoktan memiliki 20 ton GKG, kami yakin stok beras dan gabah aman hingga lebaran nanti," kata Margiyono.

Ia mengatakan pada akhir Maret dan April 2025 ini, hampir semua wilayah di Kulonprogo memasuki masa panen sehingga bisa menambah stok gabah kembali. "Akhir Maret dan April masa panen, nanti gabah melimpah," katanya.

Terkait Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah 2025 sebesar Rp6.500 per kilogram, kata Margiyono sangat memberatkan pengusaha penggilingan padi karena pemerintah mengharuskan pembelian GKP Rp6.500 per kilogram dengan segala kualitas.

HPP Gabah pada 2025 dinaikkan dari gabah kering panen (GKP) Rp6.000 per kilogram pada 2024 naik Rp500 per kilogram menjadi Rp6.500 per kilogram pada 2025. Kemudian gabah kering giling (GKG) dari Rp7.400 menjadi Rp8.200 per kilogram. Selanjutnya harga beras dari Rp11.000 per kilogram menjadi Rp12.000 per kilogram. Kebijakan kenaikan HPP gabah sudah berlaku sejak 15 Januari 2025. "Kenyataan di lapangan, ini sesuatu yang memberatkan bagi pengusaha penggilingan padi karena pemerintah mengharuskan pembelian GKP Rp6.500 per kilogram dengan segala kualitas," katanya.

Maka dari itu, sebagai pelaku usaha penggilingan kecil, menengah dan besar di Kulon Progo tidak bisa menjalankan hal tersebut.

Hal ini mengingat, GKP itu rendemen tidak sampai di atas 50. Rendemen GKP itu rata-rata yang baik standarnya 50. Sehingga, rendemen GKP 50, kemudian dijual beras kepada pemerintah sebesar Rp12 ribu.

Asosiasi gapoktan membeli GKP sebesar Rp6.000 per kilogram, tidak Rp6.500 per kilogram. Sedangkan hitungan GKP Rp6.500 tidak ketemu. Sehingga ada beban yang ditanggung pengusaha penggilingan. "Dengan melihat kondisi seperti itu, kami yang berharap bisa membantu pemerintah, apa boleh buat tidak bisa menjalankannya. Kami membeli gabah sesuai kemampuan pasar, tapi memang pemerintah bersikeras mewujudkan swasembada pangan," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara