Advertisement
Dosen dan Mahasiswa UGM Gelar Aksi Demo, Tuntut Pencairan Tukin
![Dosen dan Mahasiswa UGM Gelar Aksi Demo, Tuntut Pencairan Tukin](https://img.harianjogja.com/posts/2025/02/12/1203963/img_20250212_121842.jpg)
Advertisement
Harianjogja.com, SLEMAN—Ratusan massa yang terdiri dari sejumlah dosen hingga mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) melakukan aksi demo menuntut pencarian Tunjangan Kinerja (tukin) untuk dosen segera dicairkan.
Menuju halaman Balairung UGM, massa membentangkan spanduk dan poster menyinggung soal pencarian Tukin bagi dosen. Sesampainya di halaman Balairung UGM, sejumlah perwakilan massa menyampaikan aspirasinya.
Advertisement
Koordinator Serikat Pekerja Fisipol (SPF) UGM, Amalinda Savirani menjelaskan aksi ini merupakan solidaritas SPF yang didukung mahasiswa, dosen dari fakultas maupun universitas lain dalam memperjuangkan tukin dosen yang tak kunjung dicairkan. "Sama [tuntutannya] jadi sebenarnya tukin itu kesejahteraan kan, jadi kami ikut dengan isu yang sudah berlangsung dari November lalu itu," kata Linda ditemui pada Rabu (12/2/2024) di Balairung UGM.
Menurut Linda alasan tukin belum dibayarkan karena nomenklatur. Padahal seharusnya persoalan administratif semacam itu bisa diselesaikan bila ada komitmen yang sungguh-sungguh. "Ini kan isu-isu administratif sifatnya, sebenarnya bisa diperjuangkan apabila ada komitmen," tegasnya.
"Alasannya nomenklatur, setelah itu ada sudah bisa Rp2,8 triliun itu kan, kami minta eksekusi dan diperjelas itu supaya enggak lari-lari lagi," imbuhnya.
Kebijakan tunjangan tukin yang tidak diberikan kepada dosen di ASN Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) dinilai SPF mencerminkan ketidakadilan bagi tenaga pendidik. Saat ini, hanya dosen ASN di satuan kerja (Satker) dan Badan Layanan Umum (BLU) non-remunerasi yang mendapatkan Tukin. Sementara dosen PTNBH justru dikecualikan dengan alasan bahwa kampus PTNBH mampu membiayai Tukin dosen.
"Jadi ada ketimpangan antar dosen PTNBH dengan PTN, ada ketimpangan antar sektor Kemendiktisaintek dan antara Kementerian/Lembaga," lanjutnya.
Karenanya, SPF menuntut pencarian tukin untuk semua dosen ASN tanpa diskriminasi, termasuk dosen PTNBH. SPF mendesak Kemdiktisaintek mencairkan tukin kepada seluruh dosen ASN Kemdiktisaintek tanpa pengecualian kepada kelompok manapun. Hal ini sesuai dengan ketentuan Perpres No.136/2018, Permendikbud No. 49/2020, dan Kepmendikbudristek 447/P/2024. Pencairan tukin bagi seluruh dosen ASN Kemdiktisaintek dinilai merupakan langkah konkret sebagai wujud penghormatan terhadap prinsip kesetaraan dan keadilan bagi seluruh ASN.
"Yang paling penting yang digarisbawahi ssolidarits, karena PTNBH UGM kan sebetulnya beda pengaturannya dengan universitas negeri lain yang belum PTNBH makanya aksinya solidaritas, karena kalau ada yang bilang UGM sebenarnya kan PTNBH sudah relatif cukup gitu. Tapi sebetulnya ini bukan soal hanya kami tapi ini mencakup semua teman-teman dosen ASN seluruh Indonesia baik PTNBH maupun tidak," tegasnya.
"Kami dibilang ini pekerjaan pengabdian tidak perlu kesejahteraan, itu kan aneh juga, bagaimana kita bisa mengabdi kalau tidak sejahtera untuk yang basic minimum," tandasnya
Selain itu Linda juga menambahkan soal efek kesejahteraan dosen dengan pengajaran. Bukan tak mungkin para mahasiswa akan terdampak karena para dosennya yang tidak sejahtera. "Karena kan efeknya ke mahasiswa sebagai user kami ya sebagai yang punya manfaat terkena dampak. Kalau kami semua kebanyakan di luar, ngajar enggak serius, bimbing enggak serius, nguji enggak serius, itu efeknya langsung ke mahasiswa, jadi mahasiswa yang berkepentingan," ujarnya.
Salah Satu Pengurus Dewan Mahasiswa Fisipol UGM, Atmaja ikut menjadi bagian aksi ini untuk bersolidaritas kepada para dosen. Mahasiswa yang kerap mengawal isu pendidikan seperti UKT terkadang dibenturkan dengan isu-isu gaji dosen.
"Tapi kami lihat ternyata tren UKT naik itu tidak sama dengan tren gaji dosen yang semakin naik juga dan hal itu kami sadari bahwa isu ini saling berkaitan dan kami harus bareng-bareng untuk mengawal. Karena itu mahasiswa juga bersolidaritas dengan dosen untuk mengawal bersama-sama isu pendidikan. Terutama yang sekarang sedang naik, isu tukin yang enggak dibayar oleh negara," tuturnya.
Atmaja berpandangan isu kesejahteraan dosen ini juga bisa berdampak bagi mahasiswa. Hal ini tentu bisa sangat mengancam kualitas pendidikan. "Kalau secara langsung dari proses belajar mengajar ya karena mungkin ketika dosen itu kurang tercukupi kebutuhannya mungkin cari proyek atau hal lain di luar perkuliahan, itu menyebabkan tentunya mahasiswa juga tidak optimal untuk mendapatkan pembejalaran," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
![alt](https://img.harianjogja.com/posts/2025/02/11/1203856/innside.jpg)
Iftar Menu Nusantara dan Timur Tengah di INNSiDE Yogyakarta, Mulai dari Rp155.000
Advertisement
Berita Populer
- Makan Bergizi Gratis di Gunungkidul Belum Juga Dijalankan meski Dapur Sehat Sudah Ada
- Remaja Disiapkan Jadi Keluarga Tangguh
- Tempat Pengolahan Sampah di Bantul Diminta Tingkatkan Pendapatan Saat Jadi BULD
- Efisiensi Anggaran, Pemkot Jogja Mulai Menghemat Listrik dan Air di Perkantoran
- 222 Warga Sleman Dapat Serat Palilah Tanah Kasultanan dari Sultan HB X
Advertisement
Advertisement