Pelantikan 84 CPNS dan 169 PPPK Kulonprogo Tunggu Pusat, Kebutuhan Sudah Mendesak

Triyo Handoko

Selasa, 18 Maret 2025 - 22:17 WIB

Ujang Hasanudin

Pelantikan 84 CPNS dan 169 PPPK Kulonprogo Tunggu Pusat, Kebutuhan Sudah Mendesak

Ilustrasi ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN). - Antara

Harianjogja.com, KULONPROGO—Pemkab Kulonprogo masih menunggu surat resmi dari pemerintah pusat terkait pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Rencana percepatan pengangkatan setelah sebelumnya diwacanakan ditunda juga sudah diketahui dengan target Juni nanti untuk CPNS dan Oktober untuk PPPK.

Balai Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kulonprogo menyebut pihaknya juga tengah melakukan persiapan pengangkatan tersebut sambil menunggu surat resminya. Total CPNS yang akan diangkat tersebut sebanyak 84 orang, sedangkan PPPK ada 169.

Kepala BKPSDM Kulonprogo, Sudarmanto menjelaskan pada Selasa (18/3/2025) bahwa pemberkasan terhadap 84 CPNS yang tengah berjalan kemarin sempat terganggu rencana penundaan. Kini pemberkasaan untuk mendapat nomor induk pegawai (NIP) itu akan dilanjutkan.

Sudarmanto menarget pada April ananti seluruh CPNS di wilayahnya sudah rampung dalam pemberkasan. “Kemudian saat dilantik nanti jika benar pada Juni sudah rampung dilakukan, secara kebutuhan juga sudah mendesak agar bisa segera bekerja,” jelasnya.

Sebanyak 84 CPNS Kulonprogo ini, menurut Sudarmanto, akan memudahkan kinerja layanan dan regenerasi pegawai. “Prinsipnya kenapa kami buka lowongan formasi CPNS itu karena membutuhkan artinya mendesak untuk dipenuhi, terutama untuk regenerasi pegawai juga agar pelayanan tetap maksimal,” paparnya.

Sementara untuk PPPK, lanjut Sudarmanto, dari informasi yang diketahuinya akan dilantik Oktober mendatang yang sebelumnya ada wacana ditunda hingga Maret, 2026 mendatang. “Terkait PPPK juga akan kami persiapkan, sebelumnya kan diwacanakan dilantik Maret, 2026, lalu kemarin infonya jadi Oktober mendatang,” terangnya.

Pelantikan PPPK yang sudah dinyatakan lolos, sambung SUdarmanto, juga sama mendesaknya. “Mendesak juga terutama untuk layanan kesehatan karena untuk mengoptimalkan yang ada, kami jamin seluruh proses rekrutmen baik CPNS dan PPPK dilakukan secara transparan dan akuntabel, tidak ada pungli atau titipan,” tandansya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News