Pemkab Sleman Kucurkan Dana Hibah Senilai Setengah Miliar Untuk Lembaga Keagamaan

Harianjogja.com, SLEMAN—Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah meyalurkan dana hibah senilai Rp500 juta atau setengah miliar kepada lembaga keagamaan di Kabupaten Sleman Tahun 2025.

Penyaluran dana hibah ini ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara penerima hibah dan Sekretaris Daerah (Sekda) Sleman Susmiarto yang disaksikan secara langsung oleh Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa.

Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa menjelaskan penyaluran dana hibah ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan dukungan bagi lembaga keagamaan yang ada di Sleman. Bantuan yang diberikan dapat digunakan lembaga keagamaan untuk melaksanakan program yang bermanfaat bagi masyarakat.

BACA JUGA: Ekonomi Meningkat, Puluhan Keluarga di Seyegan Mundur Sebagai Penerima Bansos

"Penyaluran dana hibah ini merupakan salah satu upaya kami dalam menunjang penyelenggaraan kegiatan keagamaan, membantu kesejahteraan masyarakat dan membantu lembaga keagamaan dalam mencapai tujuannya," kata Danang pada Kamis (20/3/2025) di Ruang Rapat Setda Sleman.

Melalui penandatanganan hibah ini, Danang berpesan agar para penerima manfaat dapat mengemban amanah hibah keagamaan ini. Dana hibah yang diberikan diharapkan dapat dioptimalkan sepenuhnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung terselenggaranya kegiatan keagamaan.

Kepala Bagian Kesra, Sigit Herutomo menuturkan bahwa dana hibah diberikan kepada empat lembaga keagamaan. Keempat lembaga keagamaan itu meliputi Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dengan perolehan hibah Rp25juta, Dewan Pimpinan Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) dengan perolehan hibah Rp50 juta, Badan Koordinasi (BADKO) TKA-TPA sebesar Rp52,9 juta, dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dengan perolehan hibah sebesar Rp373,1 juta.

Lebih lanjut, Sigit juga mengungkapkan bahwa hibah yang diberikan sebelumnya melalui sejumlah proses. Beberapa di antaranya pengajuan proposal, verifikasi kelengkapan administrasi dan verifikasi anggaran. Selanjutnya verifikasi anggaran yang didasarkan pada program kegiatan yang mendukung pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku dan beberapa tahapan lainnya.