Empat Lurah di Sleman Tersandung Kasus Penyalahgunaan Tanah Kas Desa, KPH Yudanegara: Sudah Cukup, Jangan Ada Lagi

Harianjogja.com, SLEMAN--Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencacatan Sipil (DPMK2PS) DIY, Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Yudanegara meminta agar seluruh lurah di Kabupaten Sleman menjadi teladan dalam bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dia, kasus penyalahgunaan tanah kas desa (TKD) yang menjerat empat lurah di Sleman tidak boleh ada lagi, termasuk di kabupaten lain.

Empat lurah tersebut adalah Lurah Caturtunggal, Maguwoharjo, Candibinangun, dan Trihanggo. “Sudahlah cukup [tindakan penyalahgunaan seperti itu] untuk lurah se-DIY saja. Sudah waktunya kita benar-benar melayani masyarakat lewat pelayanan publik di Pemerintah Kalurahan,” kata KPH Yudanegara ditemui di Pendopo Parasamya Pemda Sleman, Rabu (16/4/2025).

Dia juga menegaskan kekompakan paguyuban lurah akan berimplikasi pada eksekusi kebijakan yang efektif.

Dia juga menyampaikan pesan dari Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, bahwa lurah dapat menuntun masyarakat dengan welas asih dan ngemong/ merawat dan menjaga tanpa pamrih demi terwujudnya cita-cita besar reformasi kalurahan di DIY.

“Karena bicara soal paguyuban, bukan hanya soal kegiatan, tapi juga soal kebersamaan, rasa saling peduli, dan kekompakan. Sebab kekompakan adalah fondasi dari eksekusi kebijakan yang efektif,” katanya.

Dia juga meminta seluruh lurah di DIY pada umumnya dan Sleman pada khususnya perlu mengembangkan kompetensi dan karakter, sehingga cita-cita besar reformasi dapat tercapai di DIY.

BACA JUGA: Terjerat Mafia Tanah Kas Desa, Bos Kelab Malam di Sleman dan Lurah Trihanggo Ditetapkan Tersangka

Bupati Sleman, Harda Kiswaya, mengatakan lurah-lurah di Sleman harus menghindari segala tindakan yang mengarah pada penyalahgunaan TKD.

“Lurah yang hari ini hadir dalam acara halal bihalal saya harap dapat mengevaluasi dan mengambil keputusan dalam pengelolaan Desa yang benar,” kata Harda.

Lebih jauh, Harda menegaskan bahwa sinergitas antar perangkat daerah mulai dari tingkat kalurahan sampai tingkat pusat harus terus dijaga baik. Dengan begita upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih mudah tercapai.

Ketua Suryo Ndadari, Irawan, mengatakan kegiatan Syawalan Suryo Ndadari 2025 di Pendopo Parasamya mengangkat tema "Reformasi birokrasi Kalurahan, menuju Profesionalisme Kalurahan".

Kegiatan teresbut dia harapkan dapat menciptakan sinergitas yang baik, mempererat jalinan komunikasi dan koordinasi, serta terciptanya profesionalisme Kalurahan. "Selain itu kegiatan syawalan ini juga menjadi ajang untuk menyampaikan aspirasi dan inisiasi dari kalurahan," kata Irawan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.