Pajak Penghasilan Toko Online Dimajukan 1 Oktober, Ini Penjelasan DJP
PPh marketplace dimajukan menjadi 1 Oktober 2026. DJP menyebut keputusan itu diambil karena kesiapan teknis empat platform.
Sejumlah alat berat dikerahkan untuk membersihkan timbunan sampah di depo yang ada di wilayah Kota Jogja belum lama ini. - Harian Jogja/Yosef Leon
Harianjogja.com, BANTUL—Permasalahan sampah di kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) relatif tidak sederhana, sehingga butuh kerja sama antardaerah. Hal ini diutarakan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisal Nurofiq saat kunjungan ke Bantul, Minggu (20/4/2025).
"Permasalahan sampah juga relatif tidak sederhana, karena kebetulan wilayah Yogyakarta (DIY) ini juga menjadi hilir sampah," kata Menteri LH di sela kunjungan kerja di Embung Wukirsari 2 Imogiri, Kabupaten Bantul, DIY, Minggu.
Oleh karena itu, kata Menteri Hanif, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Bupati Bantul bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, penanganan sampah harus dilakukan bersama-sama pemerintah daerah.
"Sesuai arahan Presiden, penanganan sampah sampah bisa dilakukan secara kerja sama antara beberapa bupati di bawah koordinator dengan Bapak Gubernur [Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X]," katanya.
BACA JUGA: Muncul Kasus Gaji Karyawan Dipotong karena Salat Jumat, MPR Minta Pemerintah Mengusut
Menteri LH mengatakan sampah dengan timbunan harian mencapai 1.000 ton akan ditangani langsung oleh Presiden melalui Menteri Lingkungan Hidup dan beberapa menteri terkait melalui waste to energy.
"Jadi, sampahnya akan dijadikan energi untuk mengurangi tekanan lingkungan," katanya.
Dengan demikian, kata Menteri LH, energi dari sampah tersebut akan disubsidi oleh pemerintah, sehingga masuk di dalam jajaran on grid dari PLN.
"Sehingga, tahapan-tahapan yang dulu rumit, Pak Presiden minta dipotong semua regulasinya, prosesnya dipercepat, kemudian langsung oleh presiden, saya tidak ingin mendahului," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
PPh marketplace dimajukan menjadi 1 Oktober 2026. DJP menyebut keputusan itu diambil karena kesiapan teknis empat platform.
KBRI Bangkok mengimbau WNI di Thailand memantau cuaca dan kondisi jalan untuk mengantisipasi banjir hingga 7 Oktober 2026.
Hashim mundur dari WIFI. Pengamat menilai Internet Rakyat dan pemanfaatan spektrum 1,4 GHz tetap berjalan sesuai komitmen perusahaan.
DPRD Kota Jogja mendorong pengembangan UMKM secara merata hingga tingkat kampung melalui promosi, pemasaran, dan dukungan berkelanjutan.
Cek Kesehatan Gratis atau CKG telah menjangkau 99,1 juta jiwa pada 2026 dan ditargetkan mencapai 130 juta jiwa.
Buruh masih mengawal 10 isu dalam RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, mulai dari upah, PHK, outsourcing hingga JKP.