Abujapi DIY Siapkan 21 Asesor untuk Uji Kompetensi Satpam
Abujapi DIY menyiapkan 21 asesor untuk menguji kompetensi sekitar 14.000 Satpam demi memperkuat keamanan pariwisata dan investasi.
Foto ilustrasi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), untuk program Waste to Energy atau Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL). Foto dibuat menggunakan Artificial Intelligence.
Harianjogja.com, BANTUL—DPRD Kabupaten Bantul menyatakan kesiapannya untuk mendukung alokasi anggaran guna melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana penunjang operasional Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Kehadiran fasilitas modern tersebut dinilai sangat mendesak mengingat posisi strategis wilayah ini sebagai daerah penyangga penampungan limbah dari Kota Jogja dan Sleman.
Anggota Komisi C DPRD Bantul, Sapta Sarosa, menegaskan bahwa langkah percepatan realisasi PSEL harus terus didorong secara maksimal. Langkah ini krusial agar krisis penumpukan limbah rumah tangga yang membebani kawasan perkotaan dapat segera dituntaskan secara permanen.
Pentingnya Kesiapan Sarana dan Penambahan Armada Pengangkut
Sapta mengungkapkan bahwa dewan siap memperjuangkan kebutuhan finansial yang diajukan pemerintah daerah demi merealisasikan PSEL tepat waktu. Penundaan operasional dikhawatirkan dapat memicu krisis lingkungan yang makin parah di wilayah DIY.
"Ya secara umum kami siap untuk memperjuangkan anggaran yang dibutuhkan agar PSLE segera untuk direalisasikan. Kalau nanti tertunda lagi, tentu masalah sampah ini jadi bom waktu. Karena Bantul itu kan sebagai penyangga sampah dari Kota Jogja dan Sleman," kata Sapta, Kamis (17/9/2026).
Politisi PPP ini menambahkan bahwa dewan akan terus berkoordinasi intensif dengan dinas terkait guna memetakan kebutuhan teknis, salah satunya kesiapan armada truk pengangkut. Saat ini Bantul baru memiliki 36 unit dari total kebutuhan ideal sebanyak 50 armada pengangkut menuju lokasi PSEL.
Penyediaan prasarana pengangkutan ini dipandang sebagai prasyarat utama agar proses distribusi dari pemukiman menuju tempat pengolahan tidak menemui kendala. Kesiapan infrastruktur pendukung wajib dimatangkan sebelum fasilitas pemrosesan energi tersebut resmi dioperasikan penuh.
Kapasitas Besar PSEL Sebagai Solusi Jangka Panjang Persampahan DIY
DPRD Bantul akan terus mengawal agar PSEL segera memasuki tahap operasional penuh sesuai jadwal kerja yang dirancang. Fasilitas ini digadang-gadang memiliki daya tampung pengolahan limbah skala besar yang mampu menyerap beban volume dari berbagai penjuru daerah tetangga.
"Kalau pengolahan itu nanti bisa berjalan dan sesuai dengan yang disampaikan dan direncanakan, itu bisa mengurangi sangat besar Karena sehari kan minimal bisa 1.000 ton," ujarnya.
Dengan target pengolahan mencapai minimal 1.000 ton per hari, pengoperasian PSEL diharapkan mampu memberikan dampak signifikan bagi pengurangan beban persampahan perkotaan di DIY. Karena sampah yang bermuara di Bantul juga mencakup limpahan dari wilayah Kota Jogja dan Sleman, keberhasilan proyek ini akan menentukan stabilitas lingkungan regional.
"Semoga proyek ini bisa jadi jawaban dan solusi jangka panjang persoalan sampah yang berlarut di DIY," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Abujapi DIY menyiapkan 21 asesor untuk menguji kompetensi sekitar 14.000 Satpam demi memperkuat keamanan pariwisata dan investasi.
Pembangunan rusun ASN Sleman belum terealisasi akibat kendala pengadaan tanah. Pemkab Sleman kaji opsi penggunaan tanah kas desa (TKD).
PB PDGI menyebut 95% masyarakat Indonesia rutin sikat gigi, namun kurang dari 3% yang melakukannya di waktu tepat: setelah sarapan dan sebelum tidur.
Ahmad Sahroni mendesak Korlantas Polri evaluasi ujian SIM dan usut sindikat SIM palsu usai Polres Siak menangkap delapan tersangka.
Ketum Golkar Bahlil Lahadalia sebut kasus korupsi Fahd El Fouz sebagai musibah. Doli Kurnia sebut perbuatan Fahd jadi bahan evaluasi kaderisasi.
Balai Diklat Keuangan (BDK) Yogyakarta menyiapkan berbagai program pembelajaran dan pengembangan kompetensi yang menyasar aparatur pemerintah