Wujudkan Zero KKN, Pemkab Sleman Ciptakan ASN Berintegritas

Harianjogja.com, SLEMAN—Tak hanya inovatif, Aparatur Sipil Negara (ASN) juga harus bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Untuk menjauhkan ASN dari ketiga perilaku tersebut, Pemkab Sleman menerapkan sejumlah langkah agar zero KKN bisa terwujud.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, Susmiarto menjelaskan materi anti KKN terus disematkan dalam berbagai kegiatan di Pemkab Sleman. Pemahaman tersebut tak hanya disampaikan dalam program khusus, tetapi berbagai kegiatan ASN.

Untuk menciptakan pelayanan publik yang berintegritas, tindakan audit dilakukan kepada ASN. Susmiarto mengatakan jika audit dilakukan oleh inspektorat di Kabupaten Sleman.

"Inspektorat itu kan juga melakukan audit, kemudian selalu juga mengingatkan pembinaan tentang integritas," kata Susmiarto, Jumat (30/5/2025).

Salah satu hal yang selalu diingatkan soal penerimaan parsel yang bisa masuk pada tindakan gratifikasi. Biasanya hal ini terus diingatkan saat momen hari raya. Selain itu di luar momen hari raya, ASN juga akan diingatkan untuk menghindari korupsi di berbagai kegiatan.

BACA JUGA: 100 Narapidana Risiko Tinggi Dipindahkan ke Nusakambangan, Pengawalan Sangat Ketat

"Misalnya parsel lebaran, soal pemberian. Kemudian nanti ketika audit-audit itu kan juga diingatkan, menghindari korupsi," tegasnya.

Susmiarto berpandangan jika sikap anti KKN penting dimiliki ASN. Harapannya dengan memiliki sikap anti KKN, ASN dapat bekerja secara profesional dalam melayani masyarakat.

"Tentu kalau bisa melakukan itu kan nanti menghasilkan pegawai-pegawai yang profesional, layanan-layanan yang profesional," katanya.

Dengan bekerja dan memberikan layanan secara profesional, masyarakat bisa menilai kinerja pelayanan publik yang diberikan pada ASN.

"Harapannya nanti publik itu bisa menilai kinerja pemerintahan, instansi, organisasi itu dilihat dari profesionalisme dari aparatur," ujarnya.

"Kalau instansinya apa namanya, profesional tentu disitu mesti pegawai-pegawainya juga profesional," imbuhnya.

ASN yang tidak melakukan korupsi, dapat membuat alokasi dana yang diberikan untuk layanan bisa tepat sasaran dan tepat guna untuk kebutuhan masyarakat. Lalu dengan tidak melakukan tindakan kolusi dan nepotisme, ASN yang ada bertugas secara profesional berdasarkan kemampuannya.

"Iya, berdasarkan kemampuan, kami menempatkan [pegawai] itu berdasarkan kemampuan, sehingga nanti tentunya dapat positifnya adalah kinerja organisasi bisa optimal karena diisi orang-orang yang profesional," tegasnya.

Dalam pengajuan usulan misalnya, usulan pengadaan tersebut akan dicek. Ada audit terhadap pengadaan-pengadaan yang diajukan.

"Misalnya ada usulan-usulan itu ya kami lihat, ini kenapa kok disulkan. Kami ingatkan instansi, kalau saya ingatkan misalnya ada usulan pegawai ini. Kepala POBD juga diberi kesempatan untuk usulan pertempatan personil, kenapa alasannya," jelas Susmiarto.

Harapannya Sleman bisa mewujudkan zero KKN. Susmiarto juga mengingatkan bagaimana konsekuensi bila ASN melakukan KKN yang bisa berbuah sanksi.

"Harapannya begitu [zero KKN], kami dalam rapat-rapat koordinasi, rapat-rapat yang menyangkut penganggaran selalu kami ingatkan," katanya. (***)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News