Warga Giwangan Protes Minim Sosialisasi Renovasi Terminal

Harianjogja.com, JOGJA - Warga yang tinggal di sekitar Terminal Giwangan, Kemantren Umbulharjo, Kota Jogja melayangkan protes keras kepada pengelola terminal. Mereka menilai rencana renovasi terminal dilakukan tanpa sosialisasi, sehingga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Perwakilan warga bahkan mengancam akan mengirim surat kepada Menteri Perhubungan hingga Presiden jika tak ada kejelasan dalam waktu dekat. Warto, salah satu perwakilan warga, mengungkapkan proses komunikasi hampir tidak ada sejak adanya rencana renovasi.

Dalam tuntutannya, warga juga meminta agar pengelola tidak membuat kebijakan baru yang meresahkan masyarakat, termasuk rencana penutupan akses jalan pintu timur terminal. Menurut mereka, akses tersebut penting karena menjadi jalur ekonomi warga sekitar.

“Terminal Giwangan itu kan merenovasi, tapi tidak ada sosialisasi ke warga. Itu yang pertama. Kedua, akses jalan warga dari pintu keluar bus kota yang lama mau ditutup. Ini yang bikin warga marah sampai ramai-ramai mendatangi terminal,” jelas Warto kepada Harianjogja.com, Rabu (15/10/2025).

“Jangan hanya dikirimi polusi dan kebisingan, tapi warga tidak dapat ikut menikmati rezeki,” tandasnya.

Mereka juga meminta agar warga yang bekerja di lingkungan terminal diberi kemudahan dalam mencari nafkah. Komunikasi antara pengelola dan masyarakat juga diminta dilakukan secara rutin melalui forum komunikasi (Forkom) agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Warga juga menyoroti tidak adanya penjelasan terkait dokumen penting seperti AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL. Selain itu, mereka meminta kejelasan mengenai persyaratan administratif seperti NIB, izin usaha, bukti pemanfaatan lahan, serta denah dan peta situasi rencana renovasi.

Selain soal dokumen, masyarakat menilai pergantian pengelola Terminal Giwangan perlu dilakukan melalui mekanisme resmi seperti tender atau lelang. Mereka meminta pengelola baru menjelaskan proses alih kelola tersebut secara terbuka agar tidak menimbulkan kecurigaan.

“Kalau dalam waktu dekat tidak ada jawaban, kami akan datang lagi dengan jumlah lebih besar. Surat juga akan kami kirim ke Menteri Perhubungan, tembusan Presiden dan DPR RI,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala UPT Terminal Giwangan, Sigit Saryanto, menyampaikan bahwa audiensi bersama warga pada prinsipnya bertujuan mempererat hubungan dengan masyarakat sekitar. Pihaknya mengatakan akan merespons tuntutan warga tersebut.

“Semua usulan warga kami teruskan ke pimpinan untuk mendapatkan tanggapan sesuai kewenangan. Terminal akan terus menjalankan pelayanan publik dengan optimal, menjaga ketertiban lingkungan, dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat,” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News