108 PNS di Sleman Berijazah SMP, 57 di Antaranya Ikut Kejar Paket C

Harianjogja.com, SLEMAN—Terdapat sekitar 108 pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Sleman yang masih berijazah sekolah menengah pertama (SMP). Dari jumlah itu, sebanyak 57 pegawai di antaranya mengikuti program kejar paket C.

Ketua Tim Kerja Program Diklat Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Sleman, Niken Artanti Primadewi, mengaku memang tidak semua pegawai berijazah SMP disekolahkan oleh Pemkab Sleman. BKPP juga mempertimbangkan usia pensiun mereka.

“Dalam rentang tiga tahun ke depan kan ada yang pensiun, jadi kami hanya menyekolahkan 57 orang saja, tahun ini mulainya,” kata Niken ditemui di Rumah Dinas Bupati Sleman, Senin (20/10/2025).

Niken menyampaikan bahwa PNS memang harus minimal memiliki ijazah SLTA/ SMA. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksanaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Pemkab memberi bantuan Rp1,5 juta per tahun selama pegawai tersebut bersekolah. Program kejar paket ini bekerja sama juga dengan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di Kapanewon Berbah. Selama bersekolah, pegawai juga tetap harus melaksanakan tanggung jawabnya.

“Mereka sekolah dari pukul dua belas siang sampai tiga sore. Kami butuh atasan langsung yang legowo atau mengizinkan selama tiga jam itu dibebastugaskan,” katanya.

Ia memberi contoh pegawai yang mengikuti kejar paket merupakan petugas lapangan, seperti petugas sapu jalan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH), penjaga sekolah dan administrasi di Dinas Pendidikan, hingga petugas pasar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).

Ada juga pegawai ijazah SMA yang bersekolah ke jenjang perguruan tinggi. Hanya, Pemkab tidak memberi bantuan biaya. Pegawai harus mengupayakan sendiri.

“Kami hanya memberi bantuan anggaran untuk pengerjaan skripsi saja dua juta. Kalau beasiswa ya silakan cari sendiri,” ucapnya.

Kepala BKPP Sleman, Wildan Solichin, membenarkan bahwa masih ada PNS berijazah SMP, bahkan ada yang SD. Hal ini terjadi lantaran syarat rekrutmen puluhan tahun lalu belum menetapkan standar ijazah bagi pegawai.

“Jadi mereka perlu juga ikut program penyetaraan pendidikan, agar bisa masuk skema pelaporan perangkat pegawai,” kata Wildan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.