Kolaborasi MBG dan Koperasi Merah Putih Diperkuat Pemda DIY

Harianjogja.com, JOGJA—Pemda DIY memperkuat koordinasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mendorong Koperasi Desa Merah Putih berperan dalam penyediaan bahan pangan serta memastikan standar keamanan produksi di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Sekda DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menjelaskan di samping monitoring terkait keamanan pangan, kebersihan, dan sertifikasi setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menghindari Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan, Pemda DIY ke depan juga mendorong penyerapan komoditas lokal untuk MBG.

“Jadi, bagaimana kolaborasi antara koperasi Desa Merah Putih nanti dengan pemenuhan bahan baku untuk pangan itu sendiri. Nah, minggu ini nanti hari Jumat, sudah kita jadwalkan akan ketemu lagi [SPPG] untuk mendiskusikan,” ujarnya, Senin (17/11/2025).

Ia mengakui saat ini belum ada Koperasi Desa Merah Putih yang secara resmi bekerja sama dengan SPPG. “Tapi sudah ada inisiasi, supaya kita berbicara program itu tidak berjalan sendiri-sendiri, sedangkan fungsi dari Koperasi Desa Merah Putih ini kan juga salah satunya adalah menyediakan bahan pangan pokok, bahan pangan,” katanya.

Untuk mendukung hal ini, pihaknya juga telah membentuk kelompok kerja (Pokja), mulai dari Pokja Perencanaan, Pokja Pelaksanaan, dan Pokja Pengawasan. Dalam Pokja Perencanaan, akan dikumpulkan data-data, misalnya di DIY direncanakan ada 200-an SPPG. Dari jumlah tersebut akan dilihat membutuhkan bahan pangan berapa dan dari mana.

“Contohnya beras. Itu kan pasti ada data koordinator wilayah SPPG ini. Beras diambil dari mana, misalnya Bantul atau dari Sleman, itu diambil dari mana? Volumenya berapa? Kapasitasnya berapa? Setelah itu telur dari mana?” kata dia.

DIY menurutnya juga memiliki produksi susu kambing yang cukup besar. Walaupun saat ini masih terbatas produknya berupa susu bubuk. Maka di sini perlu adanya inovasi dari produsen agar susu kambing output-nya susu siap konsumsi.

“Tapi memang ada keterbatasan baru dari sisi produksinya bentuknya bubuk. Padahal kalau kita mau memberikan kepada anak didik itu kan sudah siap minum. Nah, ini ke depan mau ada inovasi yang seperti apa supaya produksi lokal ini bisa berkontribusi untuk penyediaan bahan pangan MBG,” ujarnya.

Lalu pada Pokja Pelaksanaan, akan dilihat pelaksanaannya sudah sesuai atau belum, kendalanya apa. “Lalu Pokja Pengawasan, kita juga melibatkan Inspektorat, kemudian tim BPKP [Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan], supaya MBG ini tidak cuma bicara masalah oh siapa kelompok penerima manfaat, tapi juga bagaimana multiplier effect dari hulu sampai ke hilir,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News