Pemkab Bantul Percepat Sertifikat Higiene Sanitasi Program MBG

Harianjogja.com, BANTUL—Pemerintah Kabupaten Bantul mempercepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) pada 81 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program makanan bergizi gratis (MBG) untuk menjamin keamanan pangan dan kebersihan dapur.

Pemerintah Kabupaten Bantul menyebut sampai dengan akhir November 2025 sebanyak 81 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah berdiri di wilayahnya dari target 84 dapur untuk melayani program makanan bergizi gratis (MBG).

Dari jumlah itu, sedikitnya 53 di antaranya sudah operasional, dua berhenti, dan 26 lainnya masih belum berjalan karena berbagai faktor.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bantul, Hermawan Setiaji, menjelaskan di wilayah itu baru ada delapan SPPG yang mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sementara sebanyak 38 dapur lainnya telah mengikuti pengecekan laboratorium untuk pelengkap SLHS dan kini tinggal melengkapi dua syarat penting untuk penerbitan, yaitu pelatihan penjamah makanan dan inspeksi kesehatan lingkungan.

“Yang 38 SPPG lainnya itu hasil laboratorium untuk air dan makanan sudah jadi dan sudah kami informasikan untuk diambil. Selanjutnya tinggal dicek dua komponen lain,” ujar Hermawan, Senin (1/12/2025).

Ia menyebut aspek sanitasi menjadi salah satu hal yang paling penting dinilai dari SPPG. Penilaian mencakup alur bahan baku yang tidak boleh bercampur dengan bahan matang, hingga lokasi pencucian peralatan yang harus terpisah dari area pengolahan. “Aspek kesehatan lingkungan ini yang membutuhkan kesiapan SPPG. Contohnya, tempat cuci piring harus jauh dari makanan matang,” katanya.

Hermawan menambahkan dalam evaluasi yang digelar belum lama ini pihaknya menitikberatkan pada tiga hal, yakni kepatuhan terhadap standar operasional dari pemilihan bahan baku, percepatan penerbitan SLHS tanpa menurunkan standar, serta penguatan koordinasi di tingkat wilayah. Jika hasil lab belum memenuhi syarat, dokumen akan dikembalikan untuk diperbaiki dan diuji ulang.

“Tujuannya mempercepat, bukan mempermudah. Standar tetap. Target kami secepatnya selesai urusan SLHS, begitu syarat lengkap langsung diproses. Ada peluang tembus 50 persen tambahan bulan ini,” katanya.

Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, menegaskan bahwa standar keamanan pangan dalam program MBG tidak boleh ditawar. “Setiap dapur SPPG wajib menerapkan standar kebersihan dan sanitasi yang ketat. Makanan harus sehat, aman, dan higienis,” ujarnya.

Halim juga paham bahwa ada pertimbangan bisnis dalam pelaksanaan MBG. Namun, ia berharap SPPG tetap menjamin kebersihan sumber air, melakukan pengecekan rutin terhadap kondisi dapur dan peralatan masak, serta memastikan tenaga pengolah makanan menerapkan praktik penanganan makanan yang baik.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.