Sultan Soroti Skema PKB Baru yang Dinilai Rugikan DIY

Harianjogja.com, JOGJA—Gubernur DIY Sri Sultan HB X menilai perubahan kebijakan PKB yang kini langsung dibagikan ke kabupaten/kota berisiko menghilangkan kemampuan provinsi menjaga pemerataan pembangunan.

Menurut Sultan, Sleman, Kota Jogja dan Bantul selama ini menjadi penyumbang PKB terbesar, sementara Gunungkidul dan Kulonprogo bergantung pada mekanisme redistribusi provinsi. Tanpa intervensi kebijakan, ketimpangan antardaerah dikhawatirkan semakin melebar.

Kemendagri merespons dengan menyiapkan laporan kedinasan terkait keberatan DIY dan membuka ruang pembahasan lebih lanjut. Pemerintah pusat disebut perlu merumuskan formula alternatif agar keadilan fiskal tetap terjaga meskipun skema baru PKB diberlakukan penuh pada 2027.

Peraturan Pemerintah (PP) baru dari Kementerian Keuangan mengenai perpajakan yang mengatur perubahan skema bagi hasil PKB. Sebelumnya, PKB dikelola oleh provinsi dengan bagi hasil ke kabupaten/kota. Tapi mulai tahun 2025 dan akan dilaksanakan sepenuhnya pada 2027, provinsi tidak mengelola lagi, tapi langsung ke Kabupaten/kota.

Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, menjelaskan kebijakan baru ini menyebabkan kabupaten/kota langsung menerima penuh hasil PKB. Hal ini menghilangkan kemampuan provinsi untuk redistribusi pendapatan yang selama ini digunakan untuk membantu wilayah dengan perolehan pajak yang kecil.

Saat PKB masih dikelola provinsi, perolehan pajak terbesar terkonsentrasi di Sleman, Kota Jogja dan Bantul. Sementara Gunungkidul dan Kulonprogo mendapat bagian yang lebih kecil. Maka Pemda DIY meredistribusi pendapatan agar lebih merata

"Kami punya kesepakatan, baik untuk bagian provinsi, Sleman, kota dan Bantul, kita sisihkan sebagian dari pendapatan itu untuk menambah bantuan kepada Gunungkidul maupun Kulonprogo," ujarnya dalam Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY 2027 di Kepatihan, Kamis (11/12/2025).

Dengan perubahan skema yang membuat pendapatan PKB langsung diterima oleh masing-masing kabupaten/kota, Sri Sultan khawatir DIY tidak bisa lagi memberikan bantuan pemerataan kepada Gunungkidul dan Kulonprogo.

Sultan pun menyampaikan permohonan kepada Pemerintah Pusat agar diberikan ruang fleksibilitas. "Kami hanya mohon bagaimana ruang itu tetap dimungkinkan yang punya kemampuan lebih ini bisa membantu wilayah yang kekurangan. Terima kasih banyak," ungkapnya.

Kasubdit Perencanaan dan Evaluasi Wilayah II Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Bob Ronald F., menyatakan seyogyanya pemerintah daerah punya kewenangan bagaimana menyeimbangkan kondisi keuangan antar daerah di kawasan-kawasan kondisi yang bersangkutan.

Oleh karena itu, Kemendagri berkomitmen untuk menindaklanjuti kasus spesifik DIY ini. "Kami akan buat kedinasan khusus untuk kasus-kasus ini, dan kondisi-kondisi ini, kami akan buat laporan kepada pimpinan," katanya.

Pihaknya memastikan akan membuat laporan kedinasan resmi mengenai kondisi yang menurut Sri Sultan kurang ideal tersebut. Terkait dengan kondisi riil di lapangan ini, ia akan membuka ruang khusus untuk membahas regulasi ini. "Mudah-mudahan nanti ini akan diterapkan solusi yang terbaik,” ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News