Bupati Sleman Minta Pejabat Jadi Teladan, Jangan Malah Korupsi

Harianjogja.com, SLEMAN—Bupati Sleman, Harda Kiswaya, menegaskan bahwa pejabat harus menjadi teladan dalam menjaga integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi baik di lingkungan keluarga maupun dalam pelayanan kepada masyarakat.

Pesan tersebut ia sampaikan saat Bimbingan Teknis Keluarga Berintegritas bersama pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan DPRD Kabupaten Sleman di Hotel Ramada, Rabu (10/12/2025). Kegiatan itu diikuti seluruh anggota DPRD Sleman bersama pasangan masing-masing dengan menghadirkan narasumber Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Wawan Wardiana.

“Acara kali ini sangat krusial karena keluarga adalah fondasi pertama dan utama. Karakter, sikap, dan moral kita terbentuk sejak awal di dalam keluarga,” ujar Harda Kiswaya.

Ia berharap kegiatan yang bertepatan dengan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia tersebut dapat memberi pemahaman lebih mendalam mengenai pentingnya integritas, khususnya bagi para anggota legislatif.

“Integritas adalah pilihan hidup, cerminan nilai kejujuran, tanggung jawab, serta transparansi yang harus kita jalankan di rumah, di masyarakat, maupun dalam tugas pelayanan publik. Pimpinan harus menjadi teladan,” tegasnya.

Harda menyampaikan bahwa integritas pejabat di lingkungan Pemkab Sleman harus benar-benar ditegakkan. Berbagai peristiwa yang pernah terjadi, menurutnya, harus menjadi pembelajaran agar tidak terulang kembali.

“Saya tidak akan membebani para pejabat untuk melakukan hal di luar ketugasan. Saya tidak mencari balik modal ketika mencalonkan diri di Pilkada 2024. Saya dan teman-teman di Pemkab Sleman harus fokus melayani masyarakat,” katanya.

Ia juga kembali mewanti-wanti agar pejabat tidak melakukan perselingkuhan. Menurutnya, hal tersebut membuka celah terjadinya tindakan korupsi.

“Saya akan copot pejabat seperti itu. Pejabat harus bermanfaat bagi banyak orang, memikirkan cara melayani masyarakat, berinovasi, dan pintar menata anggaran yang terbatas. Kalau ada kendala, saya menyediakan waktu 24 jam,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Sleman, Y Gustan Ganda, menilai bahwa keluarga memiliki peran fundamental dalam pendidikan dan pencegahan korupsi. Menurutnya, membangun keluarga berintegritas merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan masyarakat yang berintegritas.

“DPRD memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. DPRD Sleman harus menjadi bagian utama dalam membangun integritas guna menjalankan tugas dan fungsi,” ujar Gustan Ganda.

Sementara itu, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, menyampaikan bahwa tren korupsi nasional masih mengkhawatirkan. Dari data KPK, sektor swasta tercatat sebagai pelaku terbesar dengan hampir 600 kasus suap dan gratifikasi.

“Penerimanya mayoritas penyelenggara negara, termasuk anggota DPRD. Gratifikasi dan penyimpangan sering terjadi pada pengadaan barang dan jasa. Karenanya, kami meminta DPRD Sleman menjadikan berbagai kasus korupsi sebagai bahan introspeksi mendalam,” papar Wawan.

Ia menambahkan, pendidikan antikorupsi dan penguatan keluarga sangat penting untuk membentuk karakter pejabat publik yang berintegritas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News