Seorang Anggota TNI Aniaya 6 Santri di Pangandaran, DPR Desak Pecat dan Dipidana
Enam santri di Pangandaran diduga dianiaya oknum TNI. DPR mendesak pelaku dipecat dan diproses pidana.
Pembagian bansos di Kantor Pos Indonesia. - ilustrasi/Freepik
Harianjogja.com, BANTUL—Dinas Sosial Kabupaten Bantul mencatat sebanyak 1.337 keluarga penerima manfaat (KPM) memilih graduasi mandiri sepanjang 2025, dengan menyatakan keluar dari Program Keluarga Harapan (PKH) karena merasa telah mampu secara ekonomi.
"Tahun 2025 ada sebanyak 1.337 KPM yang graduasi mandiri. Jadi, mereka telah menyatakan diri keluar dari program PKH, karena kesadaran sendiri menyatakan sudah tidak memerlukan bantuan," kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bantul Sukrisna Dwi Susanto di Bantul, Selasa (13/1/2026).
Sukrisna menjelaskan, KPM yang melakukan graduasi mandiri tersebar di seluruh kecamatan di Bantul. Sebelumnya, para keluarga tersebut merupakan penerima bantuan sosial pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui PKH.
Keputusan keluar dari kepesertaan PKH diambil karena kondisi kesejahteraan keluarga dinilai telah meningkat. Selain itu, sejumlah komponen dalam keluarga yang menjadi syarat penerima bantuan juga tidak lagi terpenuhi.
"PKH itu bantuan tunai bersyarat, ada komponennya, seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Misalnya untuk kesehatan itu ibu hamil dan menyusui atau ada balita di dalamnya, dan mereka graduasi karena sudah habis tiga komponen dalam satu keluarga," katanya.
Ia menambahkan, ada pula KPM yang memilih keluar karena kondisi ekonomi keluarga membaik, misalnya salah satu anggota keluarga diterima bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) atau bergabung dengan TNI/Polri. Dengan perubahan tersebut, keluarga merasa tidak lagi pantas menerima bantuan sosial.
Sementara itu, Kepala Seksi Pengelolaan Bantuan Sosial dan Penanganan Korban Bencana Dinsos Bantul, Jazim Ahmadi, menyampaikan bahwa dorongan KPM untuk melakukan graduasi mandiri tidak lepas dari peran pendamping PKH. Para pendamping secara aktif memotivasi keluarga agar mampu mandiri dan keluar dari ketergantungan bantuan pemerintah.
"Jadi, di Bantul ada petugas pendamping PKH. Tugas mereka juga memotivasi agar KPM bisa 'mentas' dari bantuan. Setiap pendamping PKH ditarget minimal ada 10 KPM yang graduasi per tahun," katanya.
Jazim menjelaskan, di seluruh Bantul terdapat sekitar 200 pendamping PKH. Setiap pendamping membina hingga maksimal 350 KPM. Hingga akhir 2025, jumlah KPM di Bantul tercatat sekitar 53.000 keluarga.
"PKH memang ditarget Kementerian Sosial minimal 10 KPM yang graduasi sebagai pengurangan kepesertaan. Karena bantuan ini memiliki jangka waktu maksimal enam tahun, maka di sela-sela itu KPM didorong untuk graduasi keluar dari program PKH," katanya.
Capaian 1.337 KPM graduasi mandiri ini menjadi indikator peningkatan kemandirian ekonomi warga Bantul sekaligus efektivitas pendampingan dalam program penanggulangan kemiskinan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Enam santri di Pangandaran diduga dianiaya oknum TNI. DPR mendesak pelaku dipecat dan diproses pidana.
Pemerintah menempatkan Muhammadiyah sebagai mitra strategis untuk mempercepat pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan.
Harga emas Antam, Galeri 24, dan UBS di Pegadaian Minggu 15 November 2026 bervariasi. Simak harga jual dan buyback semua ukuran.
Prabowo menginstruksikan minimal 70% hasil pengelolaan IUP dinikmati negara dan memperketat pengawasan ekspor untuk menyelamatkan kekayaan alam.
BMKG memprakirakan hujan ringan hingga sedang di mayoritas wilayah Indonesia pada Minggu. Hujan lebat disertai kilat berpotensi terjadi di empat daerah.
Prabowo menyebut potensi kebocoran APBN mencapai Rp400 triliun akibat markup belanja barang dan jasa, termasuk perbedaan harga obat.