Nelayan Gunungkidul Minta SPBU Khusus demi Pangkas Biaya Melaut

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Biaya operasional yang tinggi masih menjadi beban utama nelayan pesisir selatan. Jarak pengambilan bahan bakar yang jauh dan prosedur berlapis membuat ongkos melaut membengkak, sehingga gagasan menghadirkan SPBU khusus nelayan di Gunungkidul kembali menguat sebagai solusi struktural.

Dorongan tersebut disuarakan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Gunungkidul yang menilai fasilitas SPBU khusus nelayan akan memangkas biaya, waktu, dan risiko sebelum beraktivitas di laut, terutama bagi nelayan kecil di kawasan pesisir.

“SPBU khusus nelayan dibutuhkan untuk membantu aktivitas para pencari ikan di laut,” kata Ketua HNSI Gunungkidul, Rujimanto saat dihubungi, Selasa (20/1/2026).

Rujimanto menjelaskan, skema pemenuhan BBM yang berjalan saat ini belum efektif. Untuk mengakses BBM bersubsidi, nelayan harus menuju SPBU di Jalan Baron, Kalurahan Mulo, Wonosari, yang menjadi titik terdekat dari kawasan pesisir. Jarak tersebut menambah biaya angkut sebelum melaut.

Di sisi lain, nelayan juga wajib mengantongi surat rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Gunungkidul. Ketentuan ini muncul seiring kebijakan Pemerintah Pusat yang melarang pembelian BBM subsidi menggunakan jeriken tanpa rekomendasi resmi.

“Tidak mungkin kan perahu nelayan dibawa ke SPBU. Makanya boleh membeli menggunakan jeriken asal mengantongi surat rekomendasi dari dinas,” katanya.

Menurut Rujimanto, keberadaan SPBU khusus nelayan akan memangkas ongkos operasional sekaligus waktu tempuh. Akses yang lebih dekat dinilai berdampak langsung pada efisiensi biaya sebelum melaut.

“Kalau bisa lebih dekat, maka biayanya lebih murah dan jarak tempuhnya juga tidak lama. Makanya, kami berharap ada stasiun pengisian bahan bakar khusus nelayan,” katanya.

Hal senada disampaikan Ketua Kelompok Nelayan di Pelabuhan Sadeng, Sarpan. Ia menilai SPBU khusus nelayan merupakan fasilitas vital bagi keberlangsungan aktivitas melaut.

Ia mencontohkan, nelayan perahu mesin tempel di Pelabuhan Sadeng membutuhkan pertalite untuk melaut. Namun, pasokan BBM saat ini disediakan koperasi dengan harga Rp11.000 per liter.

Sarpan menyebut nelayan berharap dapat memperoleh harga BBM seperti di pasaran umum. Ia mengungkapkan, SPBU sempat beroperasi di Pelabuhan Sadeng pada era 1990-an, namun berhenti beroperasi pada 2002.

“Mungkin dulu yang membutuhkan BBM tidak sebanyak sekarang, jadi operasinya berhenti. Tapi, sekarang para nelayan sangat membutuhkan adanya SPBU untuk mendapatkan pasokan BBM yang lebih murah,” katanya.

Dukungan serupa datang dari nelayan Pantai Baron di Kalurahan Kemadang, Tanjungsari, Sumardi. Ia mengakui selama ini pengadaan BBM untuk melaut relatif lancar, namun keberadaan SPBU khusus tetap dinilai penting.

“Kami sih mendukung dengan tujuan agar akses mendapatkan BBM bersubsidi jadi mudah dan lebih dekat,” katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Gunungkidul, M. Johan Prasetyo, mengatakan hingga kini belum ada SPBU khusus nelayan di wilayahnya. Untuk mengakses BBM bersubsidi, nelayan wajib mengantongi surat rekomendasi agar dapat membeli menggunakan jeriken di SPBU umum.

“Tapi, tidak semua nelayan bisa mendapatkan rekomendasi. Sebab, surat ini hanya khusus bagi nelayan kecil, kalau dalam skala besar maka wajib menggunakan BBM non subsidi,” katanya.

Johan mengungkapkan, sempat muncul wacana investor membangun SPBU khusus nelayan di Pelabuhan Sadeng. Namun, Pemkab Gunungkidul tidak memiliki kewenangan penuh karena perizinan berada di bawah Pemerintah DIY, sehingga realisasi fasilitas tersebut masih bergantung pada keputusan tingkat provinsi.

“Kalau memang ada SPBU khusus untuk nelayan akan lebih baik karena akses mendapatkan BBM bisa semakin mudah. Tapi, untuk perizinan bukan menjadi kewenangan kami,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News