Soroti Kebijakan Baru, Yuni Astuti Usul Kulonprogo Fokus Kesejahteraan

Harianjogja.com, JOGJA—Tokoh perempuan asal Kulonprogo, Yuni Astuti, menyoroti sejumlah kebijakan baru yang diterbitkan Bupati Kulonprogo, Agung Setyawan. Ia menilai beberapa kebijakan tersebut belum menyentuh kesejahteraan masyarakat dan justru memunculkan polemik.

Salah satu kebijakan yang disorot yakni terbitnya Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2025 tentang penghapusan penggunaan batik bermotif Geblek Renteng sebagai seragam aparatur sipil negara (ASN). Motif tersebut diganti dengan motif Binangun Kertaraharja dan Songsong Agung Ngambararum.

Menurut Yuni, kebijakan tersebut justru membebani ASN karena harus kembali membeli seragam batik baru. Ia menilai langkah itu tidak selaras dengan kebijakan efisiensi yang sedang didorong pemerintah pusat.

“Kebijakan yang dikeluarkan itu justru memberatkan. Karena harus membeli batik lagi dan lain sebagainya. Dalam kondisi ini, ASN menjadi korban dari kebijakan itu. Ini kontraproduktif dengan kebijakan pemerintah pusat terkait efisiensi,” ujarnya, Selasa (24/2/2026).

Ia juga menilai penghapusan motif Geblek Renteng berdampak pada perajin batik lokal yang selama ini telah memproduksi motif tersebut. Selain soal biaya, perubahan motif dinilai memengaruhi aspek branding yang sudah terbangun.

“Saya melihat kebijakan itu seperti sekadar berbeda dengan bupati sebelumnya. Ini sangat disayangkan karena jika motif politik lebih dominan, imbasnya justru dirasakan masyarakat,” katanya.

Selain soal batik, Yuni turut mengkritik Surat Edaran Bupati Nomor 100.3.4/2/034/2026 yang mengatur warna pagar dan gerbang sekolah. Ia menilai kebijakan tersebut tidak populis dan berpotensi membebani sekolah karena biaya pengecatan harus ditanggung masing-masing satuan pendidikan.

“Kebijakan-kebijakan ini tak populis. Biaya mengganti cat pagar dan gerbang tidak murah, sementara dananya harus ditanggung sekolah,” kritiknya.

Yuni menyarankan agar pemerintah daerah lebih memprioritaskan peningkatan kesejahteraan guru honorer dibandingkan kebijakan yang bersifat kosmetik. Anggaran untuk penggantian batik dan pengecatan pagar, menurutnya, bisa dialihkan untuk tambahan insentif guru honorer.

Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa angka kemiskinan di Kulonprogo pada 2025 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) berada di angka 14,53 persen, tertinggi di DIY. Karena itu, ia mendorong agar pemerintah daerah lebih fokus pada program yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Sebaiknya fokus pada program-program yang bisa mensejahterakan masyarakat dan memenuhi janji-janji politiknya,” ujarnya.

Yuni menilai masih banyak peluang yang bisa dimaksimalkan, mulai dari pengembangan sektor pariwisata, penguatan industri kreatif, hingga mendorong masuknya investasi ke Kulonprogo guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Masalahnya tinggal bisa dan mampu tidak menangkap serta memaksimalkan peluang itu. Lebih baik fokus bekerja agar dikenang sebagai bupati yang sukses memajukan Kulonprogo, bukan sekadar gimmick,” tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.