Kekeringan Meluas di Kulonprogo, Permintaan Air Bersih Terus Meningkat

Harianjogja.com, KULONPROGO—Musim kemarau 2026 yang berlangsung lebih kering mulai memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Kulonprogo. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulonprogo telah melakukan dropping air bersih sejak awal Juli setelah menerima laporan pertama dari masyarakat. Hingga akhir Juli, permintaan bantuan terus bertambah seiring meluasnya wilayah yang mengalami penurunan debit air dan sumur mengering.

Kepala BPBD Kulonprogo, Setiawan Tri Widada, mengatakan permohonan pendistribusian air bersih mulai berdatangan sejak awal Juli. Menurutnya, penurunan debit air tanah menjadi penyebab utama meningkatnya kebutuhan air bersih di sejumlah daerah rawan kekeringan.

"Masyarakat sudah mulai meminta bantuan pendistribusian air bersih sejak awal bulan Juli kemarin. Sumur warga kering dan debit airnya berkurang. Kalau disedot pompa terus-menerus, airnya cepat habis dan harus menunggu terisi kembali," ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (30/7/2026).

BPBD Fokus Distribusi Air ke Wilayah Terdampak

Sejak menerima laporan pertama, BPBD Kulonprogo telah menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah kawasan yang mengalami kekeringan.

Beberapa wilayah yang telah menerima distribusi air di antaranya Clapar, Kokap, Jatimulyo, serta sejumlah kawasan di Perbukitan Menoreh yang menjadi daerah rawan kekurangan air saat musim kemarau.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, BPBD sementara masih mengandalkan bantuan air bersih dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kulonprogo.

"Untuk sementara ini, penanganan yang kita lakukan masih mengandalkan pasokan dari BAZNAS. Ada sekitar 200 tangki yang disiapkan, dan alhamdulillah sampai saat ini pasokannya masih memadai," jelas Setiawan.

Siapkan Status Siaga Darurat dan Dana BTT

Meski pasokan air masih mencukupi, BPBD Kulonprogo mulai menyiapkan langkah antisipasi apabila musim kemarau berlangsung lebih lama atau wilayah terdampak terus bertambah.

Saat ini, BPBD sedang memproses penerbitan Surat Keputusan (SK) Bupati tentang Status Siaga Darurat Kekeringan. Dokumen tersebut menjadi dasar penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) melalui mekanisme pergeseran anggaran.

Setiawan menargetkan proses administrasi tersebut dapat diselesaikan dalam pekan ini.

"Saat ini kita baru proses pengajuan BTT dan penetapan SK Bupati tentang Siaga Darurat. Kalau SK sudah terbit, kita bisa menggunakan dana BTT melalui skema pergeseran anggaran. Insya Allah targetnya minggu ini selesai," tegasnya.

Ajak Dunia Usaha dan CSR Membantu Pasokan Air

BPBD Kulonprogo juga membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak apabila kebutuhan air bersih masyarakat semakin meningkat.

Dunia usaha, kelompok masyarakat, hingga lembaga yang memiliki program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) diharapkan dapat berpartisipasi dalam penyediaan bantuan air bersih bagi wilayah terdampak kekeringan.

Selain penanganan darurat, BPBD menilai upaya jangka panjang juga harus menjadi perhatian agar persoalan kekeringan tidak terus berulang setiap musim kemarau.

Penghijauan Jadi Solusi Jangka Panjang

Menurut Setiawan, distribusi air bersih melalui mobil tangki hanya menjadi solusi sementara. Pemulihan lingkungan dan konservasi sumber air dinilai lebih penting untuk menjaga keberlanjutan ketersediaan air di masa mendatang.

Karena itu, BPBD Kulonprogo siap berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat upaya penghijauan serta menjaga kawasan resapan air di sekitar permukiman warga.

"Harapan kita ke depan tidak hanya droping air, tetapi juga melakukan upaya-upaya penghijauan dan pemulihan alam. Kami siap berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lingkungan agar ketersediaan mata air di sekitar pemukiman warga dapat terjaga secara berkelanjutan," pungkas Setiawan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.